Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
- Wakil Kepala Sekolah SMA 22, Utan Kayu, Jakarta Timur yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak didiknya mulai hari ini dinonaktifkan. Itu sesuai dengan instruksi Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memberikan kesempatan kepolisian melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak asusila ini.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto mengatakan bahwa T dinonaktifkan dari jabatan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. "Kami sudah panggil kepala sekolahnya, instruksikan agar statusnya sebagai wakil kepala sekolah dilepas, dibebastugaskan per 1 Maret ini," kata Taufik, Jumat, 1 Maret 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
YouTube Luncurkan sebuah Serial Dokumenter 5 bagian berjudul “Seribu Kartini”
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto mengatakan bahwa T dinonaktifkan dari jabatan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. "Kami sudah panggil kepala sekolahnya, instruksikan agar statusnya sebagai wakil kepala sekolah dilepas, dibebastugaskan per 1 Maret ini," kata Taufik, Jumat, 1 Maret 2013.
Taufik berharap, selama dibebaskan dari tugasnya sebagai pendidik, T T menjalani proses hukum dengan baik, dan kooperatif dengan aparat penegak hukum. "Harus penuhi pemeriksaan dan penyelidikan yang dijalankan pihak berwajib. Jika dipanggil KPAI juga harus datang," kata dia.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta berjanji akan terbuka dan membantu kepolisian dalam mengusut kasus ini. Jika kemudian T diputuskan bersalah, maka instansinya akan mengambil tindakan tegas sesuai peraturan yang berlaku.
Taufik menyayangkan kejadian ini sebab sebagai pendidik harusnya T memberikan contoh yang baik kepada muridnya. Dia khawatir ini akan mencoreng dunia pendidikan, khususnya untuk sekolah yang bersangkutan. "Jangan sampai ini membuat jelek nama guru lainnya karena ada 40 guru yang mengajar di sekolah tersebut," ucap Taufik. (adi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Taufik berharap, selama dibebaskan dari tugasnya sebagai pendidik, T T menjalani proses hukum dengan baik, dan kooperatif dengan aparat penegak hukum. "Harus penuhi pemeriksaan dan penyelidikan yang dijalankan pihak berwajib. Jika dipanggil KPAI juga harus datang," kata dia.
