Sumber :
- VIVAnews/Sukirno
VIVANews
- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama dikenal selalu mengeluarkan pernyataan kontroversial. Hal ini mendapat sorotan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Lulung Lunggana.
Menurut Lulung, Kamis 25 Juli 2013, sebaiknya Ahok -sapaan Basuki T Purnama- harus diperiksa kondisi kejiwaannya. "Wakil Gubernur harus diperiksa kesehatan jiwanya. Karena selama ini ngomongnya selalu sembarangan," ujar Lulung Lunggana di Gedung DPRD DKI Jakarta.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Terpopuler: Beda Sikap Ria Ricis-Teuku Ryan Perlakukan Orang Tua, Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia
Menurut Lulung, Kamis 25 Juli 2013, sebaiknya Ahok -sapaan Basuki T Purnama- harus diperiksa kondisi kejiwaannya. "Wakil Gubernur harus diperiksa kesehatan jiwanya. Karena selama ini ngomongnya selalu sembarangan," ujar Lulung Lunggana di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Hal ini terkait pernyataan Ahok pada 24 Juli lalu saat ditanya mengenai adanya keterlibatan pejabat DPRD yang membekingi PKL Tanah Abang. Saat itu, Ahok menjawab rakyat yang akan menurunkan oknum anggota dewan itu jika terbukti melakukan hal tersebut.
"Kalau dia berbicara tentang ada oknum DPRD main di Tanah Abang, jelaskan siapa," kata Lulung.
Lulung menjelaskan, ia memang sempat bertemu para pedagang kaki lima (PKL) dan pengelola parkir liar Tanah Abang beberapa waktu lalu. "Waktu itu saya reses. Saya ketemu mereka di Tanah Abang saya tanya apa masalah mereka. Kok sampai mau dipenjarakan," kata Lulung.
Dari pertemuan itu, Lulung pun mengetahui bahwa sebenarnya para PKL dan pengelola parkir liar itu paham dan menyadari telah melanggar aturan yang ada dengan berjualan dan mengatur parkir di badan jalan.
"Mereka saya minta agar mau ditata. Mereka mau dan sejalan sama pemerintah. Mereka hanya ingin aspirasi mereka didengar," kata Lulung.
Lulung menambahkan, para PKL menolak menolak direlokasi ke Blok G. "Nah ini kan juga harus ditinjau dan didiskusikan kembali soal lokasi relokasi ini. Jangan ngomong sembarangan terus," kata Lulung dengan nada tinggi.
Lulung pun meminta jajaran Pemprov DKI dapat duduk bersama dengan DPRD membahas nasib para PKL itu. Menurutnya, pemerintah harus menjamin kesejahteraan dengan tetap memberikan pekerjaan bagi rakyat.
"Pemerintah harus konsisten. Jangan setengah-setengah kalau bertindak," kata Lulung.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Hal ini terkait pernyataan Ahok pada 24 Juli lalu saat ditanya mengenai adanya keterlibatan pejabat DPRD yang membekingi PKL Tanah Abang. Saat itu, Ahok menjawab rakyat yang akan menurunkan oknum anggota dewan itu jika terbukti melakukan hal tersebut.
