VIVAnews - Sepuluh warga bantaran Kali Buaran, Jakarta Timur, yang melakukan aksi unjuk di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, akhirnya bertemu dengan anggota Komisi A yang membawahi bidang pemerintahan. Saat bertemu dengan anggota dewan, mereka meminta penundaan penggusuran.
Ketua Forum Masyarakat Terancam (Format) Teguh menjelaskan warga meminta penundaan penggusuran. Warga juga meminta diajak berdialog dengan pihak terkait. Komisi A berjanji akan melayangkan surat kepada walikota agar pengusuran ditunda.
Perwakilan Komisi A, Ahmad Suaedi mengatakan, kalau penggusuran bukan untuk proyek Banjir Kanal Timur, tapi wilayah Buaran termasuk 13 kali yang akan dinormalisasi pada Desember ini. Rencana ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman banjir besar yang akan datang awal tahun depan. "Bila ditunda dampaknya akan meluas jika banjir datang," ujar Suaedi.
Suaedi menambahkan seharusnya pemerintah pusat juga turun tangan untuk memberi biaya kerohiman kepada warga yang akan digusur, karena masalah pendatang adalah tanggung jawab pemerintah pusat.
MK Sebut Hakim Arsul Sani Bisa Tangani Sengketa Pileg PPP
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono menyatakan, tidak ada larangan bagi Hakim Konstitusi Arsul Sani untuk menyidangkan PHPU Pileg, termasuk dari PPP
