Sutiyoso: "Yang Berkuasa, Akan Tambah Kuat"
VIVAnews – Ide gubernur dipilih oleh DPRD ditolak oleh sejumlah kalangan di lingkaran politik DKI Jakarta. Mulai dari anggota KPU, Gubernur Fauzi Bowo, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, sampai mantan Gubernur Sutiyoso.
Ada banyak sekali alasan yang mereka sampaikan terhadap ide meninggalkan sistem pemilihan langsung oleh rakyat ini. Misalnya bila pemilihan dikembalikan lagi ke DPRD, maka akan terjadi kemunduran demokrasi. Tidak mencerminkan kedaulatan rakyat.
Kemudian bertentangan dengan Undang-undang Nomor 29 tahun 2007 yang mengatur kekhususan DKI Jakarta sebagai daerah otonom dan ibukota negara. Salah satu pasalnya mengatur Pemprov DKI dipimpin gubernur dan wakil gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala daerah.
Lalu, ada yang mengusulkan sebaiknya memperbaiki cara pelaksanaan pemilihan saja agar ongkos yang dikeluarkan pemerintah tidak terlalu boros. Ini dirasa lebih baik daripada mengubah sistem pemilihan yang sudah dilakukan secara langsung, menjadi pemilihan oleh DPRD.
Bahkan, ada tanggapan yang lebih galak lagi yaitu disampaikan oleh Sutiyoso.
Dia bilang pemilihan gubernur oleh DPRD hanya akan memperkaya orang-orang dewan. Selain itu akan terjadi politik dagang sapi antar partai dan kandidat gubernur.
"Selain itu pemerintah juga punya kepentingan. Yang punya kuasa, akan tambah kuat banget, bisa mengatur supaya gubernur dari partainya," kata mantan calon presiden 2009 ini.
Ide perubahan sistem pemilihan gubernur yang mendapat sorotan tajam ini awalnya dilontarkan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
Di berbagai kesempatan, dia berulang kali menyatakan gagasan pemilihan gubernur pada masa mendatang tidak lagi dilakukan melalui pilkada secara langsung tapi dilakukan DPRD provinsi setempat.
Gagasan serupa juga pernah digulirkan Menteri Dalam Negeri sebelumnya, Mardiyanto.
Argumentasi yang disampaikan Gamawan dan Mardiyanto pada prinsipnya sama, yaitu pemilihan gubernur oleh rakyat secara langsung terlalu mahal dan menyita waktu serta pikiran.
Mereka mencontohkan pemilihan gubernur Jawa Timur belum lama ini telah menghabiskan dana yang tidak sedikit.
"Pemilihan gubernur Jawa Timur sedikitnya telah menghabiskan dana tidak kurang dari Rp 80 miliar," katanya.
Pemilihan gubernur Jawa Timur itu selain berlangsung dua putaran, juga telah diajukan ke forum peradilan karena calon yang kalah merasa tidak puas.
Karena itulah, Depdagri kemudian menggulirkan ide supaya pemilihan gubernur tidak lagi dilakukan secara langsung oleh masyarakat, tapi lewat DPRD dengan alasan utama untuk menghemat biaya karena masih sangat terbatasnya anggaran pemerintah.
Polisi Sebut Wanita yang Ditemukan Tewas di Dermaga Pulau Pari Kerja Open BO
Tiga orang yang diduga membunuh R (35), wanita yang ditemukan tewas dengan wajah hancur di Dermaga Ujung Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan ditangkap. R diketahui warga
