- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Tren pelanggaran HAM di Jabodetabek sepanjang tahun 2010 mulai bergeser. Pada tahun ini, pelanggaran terhadap hak manusia lebih banyak dilakukan perusahaan swasta dibanding aparat pemerintah. Pelanggaran ini terkait kasus perburuhan.
"Bukan lagi negara, tapi sudah bergeser ke korporasi," ujar Direktur LBH Jakarta, Nurkholis dalam jumpa pers di kantor LBH, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 9 Desember 2010.
Dari 428 pengaduan pelanggaran HAM yang diterima Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, kekerasan terhadap hak manusia yang dilakukan korporasi mencapai 38 persen, pemerintah 23 persen, aparat penegak hukum 21 persen dan individu 16 persen.
Pernyataan ini berdasarkan pengaduan yang diterima LBH Jakarta pada Desember 2009 hingga Oktober 2010. Dari total 1.027 pengaduan yang masuk ke LBH Jakarta, 428 di antaranya adalah pengaduan pelanggaran HAM.
"Pelanggaran seperti PHK sepihak, pelanggaran normatif seperti upah dan THR tidak dibayar, pelanggaran kepegawaian seperti pemberangusan serikat kerja, sistem outsourcing dan kontrak kerja berulang," ujar Nurkholis.
Sementara dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah masih seperti biasanya, berupa penertiban dan penggusuran. Tapi ada pula pelanggaran yang dilakukan badan pemerintahan terhadap pegawai level tertentu yang merupakan bagian teknis dengan sistem outsourcing.
"Level tertentu bagian teknis melalui outsourcing. Tentu ini menurunkan kinerja pegawai tersebut," ujar pengacara publik LBH Jakarta, M Isnur menambahkan.
Dengan kenyataan seperti ini, LBH Jakarta merekomendasikan dan mendorong untuk dilakukannya akuntabilitas perusahaan. (umi)
Nekat Datangi Markas TNI, Mayjen Gadungan Ini Ingin Nitip Kerabat Masuk Akmil
Pria berinsial JJ, mengaku sebagai anggota TNI pangkat Mayor Jenderal ditangkap saat mendatangi Markas Kodam I Bukit Barisan (BB). Ternyata TNI gadungan
