METRO

MK Perintahkan Pilkada Ulang di Tangsel

Pilkada ulang itu harus diikuti empat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangsel.

ddd
Jum'at, 10 Desember 2010, 11:36 Arry Anggadha, Desy Afrianti
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi (ANTARA/Widodo S. Jusuf)

VIVAnews - Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan yang diajukan calon walikota dan wakil walikota, Arsid-Andre Taulany. Mahkamah pun memerintahkan agar digelar pemungutan suara ulang di Tangerang Selatan.

"Membatalkan keputusan KPU Kota Tangerang Selatan tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan," kata Ketua Majelis Konstitusi, Mahfud MD, saat membacakan putusan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumnat 10 Desember 2010.

Selain itu, Mahkamah juga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum walikota dan wakil walikota Kota Tangerang Selatan di seluruh TPS se-Kota Tangerang Selatan.

Pemilihan ulang itu nantinya juga diikuti oleh seluruh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan. Para calon itu adalah Yayat Sudrajat dan Norodom Sukarno, Rodhiyah Najibhah dan Sulaiman Yasin, Arsid dan Andre Taulany, serta pasangan Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie.

Mahkamah juga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.

"Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 90 hari setelah putusan ini diucapkan," terang Mahfud.

Gugatan ini diajukan karena dugaan adanya ketidaknetralan termohon (KPU Tangsel) dalam penyelenggaraan pemilukada. Sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan Arsid dan Andre Taulany.

Pemohon menduga adanya indikasi surat suara yang diselewengkan oleh KPU dengan mencetak surat suara cadangan sebanyak 5 persen. Padahal menurut UU, surat suara cadangan hanya 2,5 persen.

Pemohon juga menilai adanya tindakan yang sistematis terkait mutasi pejabat kota Tangsel.



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
ruzack
10/12/2010
hrsnya pemilihan langsung jgn pake sistem coblos..pake dong sistem electr. on-line dr tps2 ke kpu, pasti akurat hslnya langsung bisa diketahui ,la wong yg ngitung komputer, pasti bebas suap......
Balas   • Laporkan
wong Banten
10/12/2010
Tangsel dan Pandeglang bernasib sama harus pilkada ulang...dan calon yg menang dua2nya dari keluarga gubernur banten, di pandeglang ibu tiri klo ditangsel adik ipar. pastinya gubernur banten bnyak campur tangan biar keluarga besarnya terpilih.
Balas   • Laporkan
airon
10/12/2010
hidup MK,, Alhamdulillah,, kecurangan terbukti
Balas   • Laporkan
jiropath
10/12/2010
Jaman ORBA, Eksekutif paling berkuasa. Jaman Reformasi, ganti Legislatif yang paling berkuasa. Sekarang Jaman Pasca Reformasi, Yudikatif yang paling berkuasa. Hidup MK !! (Mahfud Kuoso)...
Balas   • Laporkan
tung
10/12/2010
Asoy, proyek lagi nih!
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com