- VIVAnews/Maryadie
VIVAnews - Penutupan akses jalan Satrio menuju Rasuna Said akan dilakukan pada Minggu, 11 September 2011, besok. Guna mengantisipasi kebingungan pengguna jalan, sejumlah marka dan penunjuk jalan menuju jalan alternatif sudah mulai dipasang.
Seperti yang disampaikan Kepala Bagian Operasional Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Latif Usman, jumlah petugas di lokasi penutupan jalan juga akan ditambah. Karenanya, pengguna jalan diminta untuk mematuhi arah petugas di lapangan.
Sementara itu, untuk jalan alternatif, kendaraan dari Jalan Satrio atau dari Mal Ambassador menuju Jalan Rasuna Said dan Menteng, diarahkan melalui Jalan Denpasar Raya Utara. Kendaraan akan diarahkan ke Jalan Pedurenan Masjid Raya belok kanan menuju Jalan Rasuna Said atau keluar di samping Menara Mulia.
Jalan alternatif yang berada di belakang Gedung Darma Wanita itu panjangnya mencapai 300 meter, sedangkan total panjang jalan ini apabila dihubungkan mencapai 700 meter dengan lebar tujuh meter. Sedangkan untuk kendaraan dari Jalan Satrio yang akan memutar kembali tetap akan diarahkan melalui underpass Casablanca.
Dipastikan jalan satu arah yang dapat menembus ke Rasuna Said ini bisa dilalui oleh dua kendaraan roda empat. "Tapi ada baiknya pengguna jalan menghindari kawasan Jalan Satrio. Pastinya akan terjadi kemacetan, juga di jalan alternatif," ujar Latif Usman, Sabtu, 10 September 2011.
Kemacetan akibat pengalihan arus ini juga akibat molornya pengerjaan proyek pada sisi selatan atau dari ruas Kuningan menuju Satrio. Penutupan pada ruas pada sisi itu yang rencananya akan dibuka bersamaan dengan penutupan ruas jalan bagian utara, baru akan dibuka pada 20 September 2011.
"Pelaksana proyek sudah janji buka jalan pada 20 September nanti. Kami sepakati komitmen itu, karena mereka butuh pembersihan jalan dan persiapan yang lain," ujarnya lagi.
Usulan Kejaksaan Izinkan Lima Smelter Perusahaan Timah Tetap Beroperasi Disorot
Koordinator TPDI (Tim Pembela Demokrasi Indonesia), Petrus Salestinus mengingatkan kepada Kejaksaan Agung agar tidak itu tidak menjadi bahan santapan para pejabat. Sebab,
