- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Ni'am Sholeh, menilai kekerasan dan tawuran antar pelajar yang terjadi selama ini karena gagalnya pembinaan disekolah. Begitu juga yang terjadi pada SMAN 6 Jakarta.
Indikasi kegagalan itu, kata Ni'am dapat dilihat dengan pernyataan yang menyebutkan tawuran antar pelajar siwsa SMAN 6 dan SMAN 70 sudah menjadi suatu tradisi dan turun temurun.
"Kalau pembinaannya baik, maka tradisi ini sudah hilang. Artinya, ini menunjukan ketidakmampuan para pemimpin sekolah itu untuk menghilangkan aksi kekerasan," ujar Ni'am di Jakarta, Jumat 23 September 2011.
KPAI melihat, aksi kericuhan dan kekerasan yang terjadi kemarin adalah puncak gunung es dari sistem pendidikan yang ada selama ini. Kekerasan di sekolah ini adalah cermin dari bermasalahnya relasi sosial yang ada.
Dia melanjutkan, pihaknya juga meminta kepada instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi terhadap pembinaan yang dilakukan oleh sekolah tersebut.
Menurutnya, jika anggaran pendidikan naik, hal itu belum berbanding lurus dengan naiknya kualitas pendidikan. Sementara itu, kecenderungan kepada sistem pendidikan ini didasarkan pada capaian bersifat kuantitatif dengan angka. Misalnya, alat ukur ujian nasional. Kata dia, itu alat ukur yang besifat kognitifkan, jadi jarang sekali indikatornya dibentuk berdasarkan kualitatif.
"Sebaiknya indikator tersebut dinilai dari menjadikan anak lebih beretika, berkarakter, sportif. Itu lebih baik dibandingkan kan faktor angka," jelas dia.
Arorun mengungkapkan, dalam Undang-undang Dasar (UUD) serta dalam UU Pendidikan Nasional menyatakan, awal pendidikan itu adalah beriman, bertaqwa dan berahlak mulia.
Pihak sekolah sebagai pemilik tanggung jawab pertama sebagai pemilik pendidikan harusnya juga memiliki tanggung jawab utama untuk membangun karakter yang lebih baik.
Sehingga, kapanpun dan jam berapapun bila muridnya tawuran atau melakukan kekerasan, pihak sekolah tetap harus bertanggung jawab. "Guru tetap harus bertanggung jawab, jadi kalau mereka membantah untuk tidak mau bertanggung jawab maka itu harus dipertanyakan," tegasnya. (eh)
Geger Seorang Wanita Dilarang Naik Kendaraan Online Gegara Bernama Ini
Seorang wanita mengalami larangan menggunakan layanan Uber hanya karena memiliki nama Swastika Chandra. Ini membuatnya terkejut. Hal ini karena sentimen terhadap NAZI.
