- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap perda Rencana Detail Tata Ruang (Raperda RDTR) Kecamatan DKI 2011-2030 segara dibahas DPRD DKI pada awal 2012.
Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta, Wiriyatmoko, menerangkan pada tahap perencanaan tata ruang pemerintah pusat dan daerah berkewajiban memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat.
Atas dasar tersebut, maka Dinas Tata Ruang meluncurkan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat dalam rangka penyusnan Raperda RDTR yang akan dilangsungkan selama satu bulan, mulai 14 Oktober hingga 10 November 2011.
Penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan melalui kegiatan focus group discussion (FGD) di 44 kecamatan dan workshop di lima wilayah kota dan kabupaten administrasi.
"Proses ini akan melibatkan seluruh stakeholder. Diantaranya aparatur kecamatan dan kelurahan, angora lembaga masyarakat kelurahan (LMK), tokoh masyarakat, investor, lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta pemangku kepentingan non pemerintah lainnya," katanya.
Selain FGD dan workshop, penyebaran sosialisasi dan formulir usulan aspirasi masyarakat juga dilakukan dengan memanfaatkan media, antara lain, website www.rdtrdkijakarta.com dan website forum diskusi dan penampungan aspirasi RDTR, www.forumrdtrdkijakarta.com yang telah diluncurkan hari ini.
Tidak hanya itu, telah dibuka kantor sekretariat Jakarta City Planning Galery di Gedung Teknis Abdul Muis lantai 3 dan call center di 021-3857777 untuk menampung seluruh masukan, usulan dan saran dari seluruh masyarakat Jakarta.
"Intinya kita buka akses seluas-luasnya bagi warga Jakarta untuk mengajukan masukan, usulan dan aspirasinya untuk membangun kecamatannya melalui RDTR ini," ungkapnya.
Dia berharap dengan masukan positif dari masyarakat dalam penyusunan Raperda RDTR Kecamatan Provinsi DKI Jakarta, dapat mewujudkan Jakarta sebagai kota nyaman, berkelanjutan dan layak huni oleh warga Jakarta yang sejahtera.
Presiden Uni Emirat Arab Tinjau Infrastruktur Setelah Banjir di Dubai
Presiden Uni Emirat Arab (UEA), telah memerintahkan peninjauan kembali infrastruktur negaranya setelah hujan lebat dan banjir membuat negara itu lumpuh total.
