- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Selama menjabat sebagai Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi), memilih untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Dia menganggap, tugasnya sebagai pemimpin daerah tak lebih dari seorang pelayan masyarakat.
Dalam kesehariannya, dia pun lebih memilih mengutamakan program ekonomi kerakyatan, dibanding membangun pasar modern seperti swalayan atau mal besar.
"Saya bukannya anti-mal, tapi saya memang tidak suka mal," ujar Jokowi saat ditemui di acara 'Deklarasi Nasional Menuju Indonesia Bangkit: Birokrasi Bersih dan Melayani' di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis, 8 Desember 2011.
Selain pusat perbelanjaan modern yang mengalahkan pasar tradisional, Jokowi mengaku prihatin dengan berita-berita kekerasan aparat saat melakukan penggusuran pedagang kaki lima (PKL) di kota tertentu. Dia pun memperlihatkan gambar traktor besar yang sedang meruntuhkan bangunan liar, serta penertiban PKL oleh aparat Satpol PP.
"Ini jelas bukan di Solo. Di kota saya tidak ada yang seperti ini. Zaman seperti ini, kok, masih ada yang main gebuk-gebukan," ucapnya sambil tersenyum.
Dia mengatakan penggusuran PKL dengan menggunakan kekerasan fisik, bukanlah bentuk pelayanan pemerintah.
"Tugas kita ini sebagai pemerintah adalah melindungi rakyat, melayani kepentingan umum, pimpinan-pimpinan sudah lupa ini. Ini kekeliruan yang harus sudah diubah," tegasnya.
Dia mengisahkan, dulu di Solo, kurang lebih sosok yang dipilih sebagai Kepala Satpol PP sama seperti di kota-kota besar lainnya. Tinggi besar, berwajah seram, berkumis lebat. Namun, Jokowi berani mengubah ini semua demi pelayanan yang lebih baik bagi rakyatnya.
"Dulu di Solo kepala Satpol PP saya tinggi, berkumis. Sekarang lihat, Satpol PP saya wanita. Pakai kebaya. Cantik 'kan?" kata Jokowi sambil menunjukkan foto pasukan Satpol PP kota Solo pilihannya. Hal ini sontak mendapat tepuk tangan dari hadirin, tak sedikit yang berdiri tanda salut atas keberaniannya itu. (hp).
Manajemen dan Serikat Pekerja Freeport Teken PKB, Menaker: Bisa Jadi Contoh bagi Perusahaan Lain
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas bersama tiga Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh PTFI menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
