VIVAnews - Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan penegakan hukum terhadap sopir angkutan umum yang tidak mengenakan kelengkapan identitas, seperti seragam, kartu pengenal pengemudi (KPP), dan kartu pengenal anggota (KPA) sejak Senin, 9 Januari 2012.
Selama dua hari razia, sebanyak 27 angkutan umum dibekukan izinnya, karena sopir tidak mengenakan seragam serta tak memiliki identitas.
Tak lagi sekadar sanksi tilang atau pengandangan angkutan umum, kini sopir-sopir yang terjaring razia harus rela izin operasi angkutannya dibekukan sementara.
"Izin operasi angkutan umum yang dikandangkan itu hanya sementara, selama 14 hari, sambil menunggu para sopir mengenakan seragam dan identitas. Namun, jika dalam kurun waktu tersebut tidak ada perbaikan apa pun, maka sanksi akan kami tingkatkan yaitu pencabutan izin trayeknya," ujar Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Riza Hasyim, di Jakarta, Rabu, 11 Januari 2012.
Dalam dua hari, razia digelar di terminal bus di lima wilayah DKI Jakarta, di antaranya terminal bus Grogol, Senen, Rawamangun, Kampung Melayu, Pasar Minggu, dan Muara Angke.
Pemberlakuan seragam dan identitas pada sopir angkutan umum di ibukota dilakukan untuk menekan tumbuhnya pengemudi liar. Sebab, beberapa kasus kejahatan angkutan umum yang terjadi belakangan dilakukan oleh para sopir yang tidak memiliki identitas.
"Penerapan pemberlakuan aturan tersebut sebenarnya sudah berjalan cukup baik. Kondisi ini dapat terlihat hampir seluruh pengemudi angkutan umum telah menggunakan kelengkapan identitas," kata dia. (art)
Penjualan Mobil Maret 2024 Tembus 74.724 Unit di Indonesia, Ini Mobil Paling Laku
Data yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil wholesales di Indonesia mencapai 74.724 unit. Daihatsu Sigra jadi terlaris.
