- depdagri.go.id
VIVAnews - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menempuh jalur hukum untuk aksi perusakan pos keamanan dan lemparan batu yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) saat menggelar demo di Kantor Kemendagri Kamis kemarin.
FPI mendemo Kemendagri karena mempersoalkan pencabutan sembilan peraturan daerah tentang minuman keras (miras).
"Sebaiknya kalau ada perbedaan-perbedaan seperti itu, kita uji saja. Jangan mentradisikan demo, apalagi merusak," kata Gamawan di kantornya, Jumat 13 Januari 2012.
Menurutnya, kasus itu sudah masuk ranah hukum sehingga dia akan menyelesaikannya pun secara hukum.
Terkait miras, FPI berencana untuk mengajukan judicial review Keppres Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. "Saya bilang nanti kita diskusikan, kan aspirasi bisa dari siapa saja. Kami juga akan akomodir untuk mendialogkan pemikiran-pemikiran yang disampaikan FPI tadi."
Gamawan mengaku sebelum kejadian tersebut, ia sudah bertemu dengan FPI untuk mendiskusikan mengenai rumor pencabutan UU Miras di beberapa daerah. "Saya kan sudah menemui mereka beberapa hari lalu. Kalau ada yang kurang jelas kita diskusikan. Jangan datang, kemudian lempar-lempar," tegasnya.
Hingga hari ini, kata Gamawan, baik FPI ataupun Ormas lain belum ada yang meminta agar dirinya mencabut laporan polisi. "Mereka menghormati hukum," jelasnya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya sudah meminta keterangan tiga pegawai Kemendagri dalam kasus anarki itu. "Sementara dari pihak FPI belum diperiksa, tetapi kami minta untuk bertanggungjawab," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto.
Terkait laporan ini, polisi sedang memeriksa dan mengkaji rekaman CCTV di gedung itu. Akan dilihat siapa saja yang terekam melakukan tindakan anarkis saat aksi demo.
Sementara itu, Ketua FPI Jakarta, Habib Salim Al Atas mengaku belum mendapat kabar mengenai pelaporan itu. "Kalau memang ada anggota terlibat, kita persilakan tangkap dan proses. Tidak masalah, kalau perlu kita antar sendiri," katanya. (eh)
PLN IP Targetkan Perdagangan Karbon Naik 2 Kali Lipat dari 2,4 Juta Ton CO2 di 2023
Sepanjang 2023 carbon trading PLN IP telah mencapai 2.428.203 ton CO2, dan akan meningkat dua kali lipat pada tahun-tahun selanjutnya.
