- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan bahwa pilihan untuk koalisi dengan Partai Demokrat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI adalah suatu pilihan yang tidak masuk akal.
"Secara ideologis, apakah kita layak, pantas, rasional kalau koalisi dengan Demokrat. Sekarang, partai itu menjadi motor penggerak kenaikan harga BBM," ujar Ketua DPD PDIP Djarot Sjaiful di Jakarta, Minggu 18 Maret 2012.
Sedangkan PDIP, jelasnya, merupakan partai terdepan yang menolak kenaikan harga BBM. Untuk itu, ia menilai bahwa keputusan untuk koalisi dengan Partai Demokrat merupakan suatu hal yang tidak rasional.
"PDIP jelas menolak harga BBM. Jadi, itu bisa diterjemahkan, mungkin nggak PDIP bisa bergabung dengan Demokrat pada Pilkada kali ini," kata dia.
"Susah untuk menjelaskan pada kader, kalau kita koalisi dengan Demokrat yang sekarang menggebu-gebu naikkan harga BBM," tambah Djarot.
Mengenai klaim Partai Demokrat yang sebelumnya telah menyatakan dukungan terhadap Fauzi Bowo yang dipasangkan dengan salah satu kader PDIP, Adang Ruchiyatna, Djarot tidak terlalu memperdulikan hal tersebut.
"Pak Adang sebelum rapat bilang, tidak akan maju sebelum ada rekomendasi dari partai. Kalau dari orang perseorangan silakan saja, tetapi dari partai belum," kata Djarot.
Mengenai Rapat kerja daerah khusus (Rakerdasus) yang diadakan kali ini, Jarot mengatakan bahwa pada rapat kali ini membahas tentang strategi pemenangan pada Pemilihan Gubernur yang akan berlangsung pada bulan Juli nanti.
"Kita bicara strategi pemenang Pilgub, PDIP punya 11 kursi, karenanya perlu koalisi dengan partai sepaham dan yang membuka kemungkinan itu salah satunya dengan Partai Gerindra," tutur Djarot.
Djarot berharap agar pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta kali ini, PDIP bisa mencalonkan kadernya sebagai DKI 1. "Harapan kita, muncul kader PDIP pada Pilgub ini. Untuk itu, beberapa nama yang sengaja kita undang, salah satunya Pak Adang dan Jokowi," kata dia. (eh)
Menlu Retno Disarankan Segera Kontak Iran Agar Tidak Serang Balik Israel
Guru Besar Hukum Internasional (UI) Hikmahanto Juwana menyarankan agar Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi segera menghubungi Menlu Iran.
