Kenali Modifikasi Politik Uang di Pilkada DKI

VIVAnews - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta diminta untuk lebih jeli mengawasi politik uang yang kemungkinan akan terjadi dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada Juli nanti.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Syaiful Bahri mengatakan, politik uang saat ini tidak hanya membagi-bagikan uang secara langsung kepada masyarakat, tapi sudah banyak macam dan cara melakukannya.

"Saat ini money politic sudah dimodifikasi dengan banyak cara untuk menghindari delik hukum. Seperti doorprize, sunatan masal, honor tim relawan, asuransi dan cara lain," kata Syaiful dalam diskusi 'Potensi Politik Uang dan Jual Beli Suara' di Hotel The Acacia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu,  9 mei 2012.

Guna menghindari hal itu, menurut Syaiful, peran aktif Panwaslu sangatlah diharapkan, lembaga pengawas ini diminta untuk lebih berkoordinasi dengan penegak hukum.

"Karena dari pengalaman Pemilukada di berbagai daerah, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, khususnya politik uang masih sangat lemah," kata Sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Politik UI itu.

Menurutnya, politik uang yang sudah dilakukan secara massif dan sistematis ini hendaknya menjadi tantangan Panwaslu DKI Jakarta dan penegak hukum.

"Karena sejauh ini pelanggaran Pemilukada masih dilakukan di level perorangan," kata Syaiful. (eh)