Janji Cagub DKI Menjamin Kesehatan Warga

VIVAnews - Para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta saling mengemukakan pendapatnya tentang perbaikan ibukota jika mereka terpilih pada Pemilukada DKI Jakarta 2012.

Salah satu yang menarik adalah pemaparan calon wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tentang solusi menjaga pelanggaran di ruang publik. Antara lain dari asap rokok.

Menurut calon yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra ini, pemasangan circuit closed television (CCTV) di seluruh bangunan yang ada di Jakarta, dapat dilakukan guna mengetahui warga yang melanggar aturan dan memberikan peringatan langsung kepada si pelanggar.

Ahok mengatakan, sistem pemasangan CCTV ini hampir sama dengan metode yang diterapkan Pemerintah Singapura. Untuk membatasi warganya merokok, pemerintah Singapura hanya memperbolehkan warga merokok di tempat-tempat bertanda "smoking area".

Program ini makin efektif karena di tiap-tiap sudut Singapore dilengkapi CCTV selama 24 jam nonstop. Siapa pun yang melanggar, akan didenda S$500 atau senilai Rp3,5 juta.

"Kita akan terapkan sistem pengawasan terhadap para perokok dengan memasang CCTV di setiap sudut gedung yang ada di seluruh wilayah DKI Jakarta.  Setiap melihat ada yang melanggar, akan langsung dikirimi surat peringatan beserta dendanya," kata Ahok dalam Debat Pulik Kesehatan Cagub dan Cawagub di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya, Jakarta, Senin, 14 Mei 2012.

Ahok optimis cara itu berhasil untuk membebaskan Jakarta dari asap rokok dan memberikan peluang hidup sehat lebih tinggi bagi warga Jakarta yang tidak merokok.

Penerapan sistem ini dapat dilakukan saat pengusaha yang mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB) tinggi atau merpanjangan izin harus memenui syarat memasang CCTV di setiap sudut gedung. Saat ini baru ada 160 CCTV milik DKI di lima wilayah Jakarta.

“Izin ada ditangan kita. Kalau dia tidak bisa memenuhi syarat utama yang kami ajukan, ya cabut  izinnya. Jadi harus pasang CCTV," katanya.

Sementara, calon gubernur DKI Hidayat Nur Wahid berjanji akan meningkatkan anggaran program kartu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) hingga 100 persen.

Saat ini Pemprov DKI mengalokasikan anggaran JPK Gakin dan SKTM sebesar Rp600 miliar dari APBD DKI. Itu artinya, jika Hidayat terpilih jadi gubernur DKI, anggaran keduanya akan meningkat menjadi lebih dari Rp1,2 triliun.

"Itu sudah menjadi komitmen kami bila terpilih nanti. Kami ingin anggaran APBD DKI berbasis pada anggaran kesehatan. Khususnya bagi warga miskin dan tidak mampu," kata Hidayat.

Tidak hanya itu, dia juga akan meningkatkan anggaran promosi kesehatan dalam APBD DKI, dari semula sebesar Rp150 miliar menjadi Rp300 miliar.

Menurutnya, kegiatan promosi kesehatan merupakan langkah penting dalam pencegahan penyakit bagi warga, serta untuk mengetahui kemana warga harus berobat terlebih dahulu secara berjenjang.

"Selama ini, tindakan sosialisasi dan promosi kesehatan merupakan kegiatan atau program yang terpinggirkan. Program ini menjadi bagian terakhir dalam peningkatan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Padahal sosialisasi dan promosi kesehatan sangat penting peranannya bagi penurunan jumlah orang sakit di Jakarta," katanya. (eh)