Alasan 5 Timses Cagub DKI Akan Pidanakan KPU

VIVAnews – Tim sukses 5 calon gubernur DKI Jakarta tidak menyetujui penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada DKI Jakarta oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI. Mereka pun berencana melaporkan KPUD DKI Jakarta ke polisi atas tindak pidana pemalsuan dokumen.

Ketua Tim Advokasi Tim Sukses Hidayat Nurwahid-Didik J. Rachbini, Rois Hadayana, mengatakan kelima tim sukses cagub-cawagub DKI tidak berniat untuk memboikot proses tahapan Pemilukada DKI Jakarta. Mereka hanya menginginkan pemilukada yang bersih.

“Karena ini proses demokrasi. Kami ingin proses ini diperbaiki dulu, sehingga siapapun pemenangnya harus bersih,” kata Rois kepada VIVAnews di Jakarta, Minggu 3 Juni 2012.

Ia menyatakan, perlu dipahami bersama bahwa jika hanya ada satu pasangan cagub-cawagub yang menyetujui penetapan DPT dan mengikuti proses pemilukada, maka Pemilukada DKI pasti tidak akan bisa berlanjut.

Rois menegaskan, kelima cagub DKI menemukan adanya kejanggalan dalam penetapan DPT DKI. “Kami tidak akan memprotes tahap pengambilan keputusan karena itu wewenang KPU. Tapi yang akan kami pidanakan adalah perubahan dokumen,” ujarnya.

Perubahan dokumen itu, lanjut Rois, terjadi ketika banyak Nomor Induk Kependudukan yang ganda, kemudian diubah sedikit, misalnya pada satu digit terakhir agar menjadi berbeda. Akibatnya, NIK yang semula tidak sah menjadi sah.

Tim Advokasi Hidayat-Didik mengaku menemukan sekitar 44 ribu dokumen yang diperlakukan seperti itu. Rois mengatakan, timnya sudah mempunyai data yang lengkap sebagai bukti pelaporan kepada kepolisian. “Data sudah ada. Itu jelas-jelas pelanggaran hukum,” ujarnya.

Dia berharap, kepolisian akan menindaklanjuti laporan itu dengan melakukan pemeriksaan karena dari NIK ganda tersebut bisa ditemukan bila orang yang bersangkutan memiliki KTP palsu.

“Kalau polisi melakukan tindakan cepat dan segera, polisi akan menemukan KTP bodong. Nanti juga akan ditemukan siapa yang membuat KTP bodong sehingga ada upaya terencana, sitematis, dan masif untuk memasukkan orang jadi pemilih,” papar Rois.

Sementara itu Juru Bicara Tim Sukses Joko Widodo-Basuki Tjahaya Purnama, M. Taufik, mengatakan penolakan DPT ini merupakan sikap bersama. “Ini representasi dari Jakarta. Kan ada lima calon, masak data pemilih begitu? Masa NIK siapa dipakai siapa?” kata dia.

“Ada orang yang NIK-nya dipakai. Itu kan jadi pemilih hantu. Ada banyak sekali sampai ratusan ribu. Pasti berpengaruh terhadap jumlah suara,” ujar Taufik.

Sementara itu Ketua KPUD DKI Jakarta Dahlia Umar mengaku tidak terganggu dengan protes tim sukses pasangan calon atas keputusan DPT. “KPU bekerja sebaik-baiknya memberikan pelayanan terhadap publik terkait pemutakhiran data pemilih. Kalau ada yang puas alhamdulillah, kalau tidak ya tidak dipaksa,” kata Dahlia.