Fitra: APBD DKI Terancam Defisit Rp2,1 T

VIVAnews - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI pada 2012 terancam defisit hingga mencapai minus 9 persen dari total belanja daerah. Pada periode 2008-2011, APBD selalu berada dalam kondisi surplus.

"Ada penyertaan modal dari BUMD kepada pihak ketiga sebesar Rp2,1 triliun," kata peneliti senior Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yeni Sucipto di Jakarta, Minggu 24 Juni 2012.

Yeni tidak menyebut BUMD apa saja yang menyertakan modal kepada pihak ketiga itu. Menurut Yeni, angka penyertaan modal untuk pihak ketiga tahun ini meningkat sekitar 400 persen.

"Apa pertimbangan Pemda DKI sampai berani memutuskan pemberian suntikan modal pada pihak ketiga sebesar Rp2,1 triliun. Apakah jaminan penyertaan modal itu akan memberikan laba yang signifikan bagi penerimaan DKI ke depan?" kata Yeni.

Apalagi, menurut Yeni, di beberapa daerah banyak terungkap penyimpangan keuangan daerah melalui modus penyertaan modal. Dana penyertaan modal ini dinilai rawan dikorupsi.

Pada 2011, Fitra mencatat beberapa penyertaan modal DKI yang antara lain kepada PD Darma Yaja, PD PAL Jaya, PT Mass Rapit Transit Jakarta, PT Bank DKI Jakarta, dan PT Kawasan Berikat Nasional.

Dikonfirmasi soal ini, Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia, membantah APBD DKI tahun 2012 mengalami defisit. Cucu membantah ada defisit APBD DKI apalagi yang disebut mencapai Rp2,1 triliun.

"Tidak benar. Penyertaan modal yang dilakukan tentunya sudah disesuaikan dengan kemampuan APBD. Dan itu juga atas persetujuan DPRD," kata Cucu kepada VIVAnews.

Cucu menegaskan, Pemda DKI tidak mungkin merencanakan sesuatu tanpa memperhitungkan kemampuan yang dimiliki. Cucu sendiri mempertanyakan data Fitra dan meminta Fitra menyebut BUMD-BUMD mana yang memberikan penyertaan modal kepada pihak ketiga.

Meski begitu, Cucu mengakui kenaikan penyertaan modal adalah hal yang biasa dilakukan. "Ya itu kan biasa untuk meningkatkan kinerja BUMD. Ujung-ujungnya, kalau kinerja mereka naik, pemprov juga dapat keuntungan," jelas Cucu. (art)