Kritik Jokowi Soal Mega Proyek di Ibukota

Joko Widodo menengok kawasan rawan banjir Cipulir
Sumber :
  • Antara/ Dhoni Setiawan

VIVAnews - Calon Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mempertanyakan anggaran pembangunan fasilitas dan sarana prasarana sosial pemerintah provinsi (Pemprov) Jakarta yang tak jelas hasilnya. Hal ini terlihat dari pengelolaan daerah rawan banjir dan kota tua ibukota.

Peluang Liverpool Gaet Xabi Alonso Mengecil

Penilaian tersebut disampaikan Jokowi, sapaan Joko Widodo,  usai mengunjungi sejumlah kawasan padat ibukota seperti Kali Sentiong, Kramat Sawah, Paseban.

"Saya sudah ke Cilincing, Penjaringan, Marunda, Kampung Apung, dan Bukit Duri. Saya ingin memastikan sendimen kali disini terlalu tinggi. Sungai yang katanya ketinggiannya dua meter, 1,5 meternya sudah tertutup sendimen. Tidak pernah ada pemeliharaan. Mestinya kalau ini dipelihara dengan baik, pasti dikeruk setiap tahun," kata Jokowi, Senin, 25 Juni 2012.

Jokowi mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta sebetulnya telah menyiapkan anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan seluruh fasilitas serta sarana dan pra sarana yang di Jakarta.

"Anggarannya ada. Ada duit Rp140 triliun di APBD kita selama lima tahun.  Harusnya jadi itu barang. Selama lima tahun jadi apa coba? Banjir kanal? Bukan. Banjir kanal (Kanal Banjir Timur) itu yang bikin siapa? Menteri pekerjaan umum. Jadi Busway? Busway jamannya Sutiyoso," kata Jokowi yang berpasangan dengan Basuki Tjahja Purnama itu.

Cagub yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra juga menilai kawasan Kota Tua Jakarta yang bernama purba Kalapa Sunda, seharusnya akan lebih baik. Syaratnya, manajemen tata kelola keuangannya dilakukan dengan baik.

"Ada fokus anggaran, ada manajemen fokus. Jelas. Kalau seperti ini coba? Ada yang sakit lima bulan tidak bisa apa-apa. Ada yang tidak sekolah, tidak bisa apa-apa. Ada yang tidak bisa ambil ijazah, tidak bisa apa-apa," ucap Cagub berciri khas kemeja kotak-kotak ini.

Netizen Murka Disebut Suara Paslon 02 Nol: Mungkin Aku yang Dimaksud Angin Tak ber-KTP

Dengan berbagai persoalan yang dimiliki ibukota, Jokowi menganggap hal yang diperlukan ibukota saat ini adalah pembangunan sistem. Selanjutnya, Pemprov harus mulai memperbaiki manajemen anggaran.

"Kalau sistemnya tidak dibangun, ya hilang duit itu," kata dia.

Tapi pernyataan Jokowi itu langsung dibantah oleh Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Cucu A Kurnia. “Pak Jokowi salah besar kalau mengatakan Pemprov DKI tidak ikut mendanai KBT,”  kata Cucu A. Kurnia saat dikonfirmasi oleh wartawan.

Menurut Cucu, dari total dana pembangunan Kanal Banjir Timur Rp4,9 triliun, 52% atau sekitar Rp 2,6 triliun berasal dari APBD DKI, sisanya dari  APBN sebesar Rp 2,3 triliun. “Angka itu jelas menunjukkan peran Pemprov DKI lebih besar. Sangat disayangkan kalau ada yang mengatakan KBT itu semuanya dari pemerintah pusat,” kata Cucu.

Pemudik Harus Hati-hati, Ada 19 Perlintasan Kereta Api di Brebes Tanpa Palang Pintu 

Kata Cucu, ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas antara pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pemprov DKI Jakarta. "Kami di Pemprov ditugaskan dan bertanggung jawab dalam pembebasan tanah dengan APBD DKI, lalu Kementerian PU melakukan pengerukan," katanya.

Pembebasan lahan adalah bagian tersulit karena penuh dengan konflik sosial sebab berhubungan langsung dengan masyarakat. "Jadi bagaimana mungkin dikatakan Pemprov DKI tak berperan," katanya.

Sapi Albino Ko Muang Phet.

Thailand Prime Minister Welcomes Albino Buffalo to Government House

Thailand Prime Minister Srettha Thavisin welcomed an extraordinary visitor at his offices, an enormous white buffalo named Ko Muang Phet.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024