Ahok Gratiskan Belajar Hingga Kuliah

VIVAnews - Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama menilai pendidikan gratis di DKI Jakarta sudah seharusnya sampai tingkat perguruan tinggi. Apalagi didukung anggaran pendidikan hingga 28 persen dari APBD.

"Anggaran pendidikan di DKI itu 10 triliun, dua kali dari APBD Surabaya, jadi sangat kecil kalau hanya gratis sampai SMA. Harus sampai perguruan tinggi, dengan program beasiswa," kata Ahok, di Jakarta, Selasa 3 Juli 2012.

Ia mengatakan persoalan transparansi anggaran menjadi kendala tidak terlaksannya pendidikan gratis sampai perguruan tinggi. Masyarakat tidak mengetahui secara jelas jumlah dan kemana aliran dana pendidikan disalurkan.

Ia menegaskan jika terpilih nanti akan melakukan efisiensi di sejumlah aspek belanja dan biaya proyek dalam anggaran pendidikan, sehingga kebijakan gratis sampai perguruan tinggi dapat terlaksana.

Selain masalah pendidikan, Ahok juga berjanji meningkatkan besaran Tunjangan Kerja Daerah (TKD) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jakarta. "Adanya Peningkatan TKD, PNS dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan jumlah APBD DKI yang ada, saya yakin mampu memberikan peningkatan tunjangan kepada PNS," ujarnya.

Calon yang diusung Partai Gerindra ini juga mengusulkan pemberian insentif kepada pengurus RT dan RW. Insentif ini, lanjut Ahok, sudah pernah dipraktikkan di Solo dan Belitung.

Menurutnya, honor yang layak diterima pengurus RT dan RW di Jakarta adalah Rp1 juta. "Sekarang DKI memang sudah berikan tunjangan kepada RT dan RW sebesar Rp650-750 ribu. Mereka butuh honor tapi jelas uang ini bisa dipakai bersama keluarganya," tuturnya.

Sementara itu, Joko Widodo, juga sesumbar membuat program bedah kampung. "Kami ada program penataan kampung. Jakarta dimulai penataannya dari kampung, bukan dari pusat kota. Itu yang keliru," ujarnya.

Walikota Solo ini juga menjelaskan akan membuat Ruang Terbuka Hijau di perkampungan warga. Menurutnya, kondisi kampung-kampung itu akan baik jika tata kelola anggaran, tepat sasaran.

"Anggaran penataan kampung saya belum hitung, tetapi kami punya datanya. Penataan kota dimulai dari penataan kampung, konsepnya itu. Bukan dari pusat kota seperti Sudirman, Thamrin, atau Kuningan," ujarnya. (umi)