Janji Manis Cagub DKI Mulai Tak Realistis

Kerjasama KPK-Cagub dan Cawagub
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar

VIVAnews - Janji manis yang diumbar cagub-cawagub  untuk mencari dukungan mulai dikritisi. Banyak kalangan yang menganggap tawaran kepada masyarakat sudah tidak realistis. Salah satunya janji pasangan calon yang akan mengratiskan biaya pendidikan sampai perguruan tinggi.

"Bagaimana mungkin bisa merealisasikan janjinya akan membebaskan biaya pendidikan sampai kuliah dengan APBD. Tidak realistis dan tidak mungkin bisa direalisasi," kata Anggota DPD RI asal Jakarta, Pardi SH.

Bukan saja membutuhkan dana yang sangat besar dan jauh dari jangkauan APBD DKI Jakarta, secara regulasi program tersebut juga tidak bisa direalisasikan. Tanggung jawab Pemprov DKI melalui APBD hanya sampai SMA, sementara untuk perguruan tinggi diurus pemerintah pusat atau Dirjen Perguruan Tinggi.

Selasa, 3 Juli 2012 kemarin, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, pasangan Joko Widodo, menyampaikan bahwa pendidikan gratis di DKI Jakarta seharusnya hingga tingkat perguruan tinggi. Apalagi didukung anggaran pendidikan hingga 28% dari APBD.

"Anggaran pendidikan DKI yang mencapai Rp10 triliun, dan dua kali dari APBD Surabaya, dianggap sangat kecil bila hanya menggratiskan sampai SMA. Harus sampai perguruan tinggi, dengan program beasiswa," kata Ahok.

Menurut Pardi, cukup banyak daerah yang akhirnya mengalami kesulitan karena saat Pikada sudah terlanjur berjanji menggratiskan layanan pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

CEO Freeport Temui Jokowi di Istana, Bahas Smelter hingga Perpanjangan Izin Tambang

Namun, saat janji itu dituangkan dalam kebijakan, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang ada sangat tidak mencukupi.

Pardi mengkritisi pernyataan Ahok, yang berani menjanjikan pendidikan gratis hingga bangku kuliah kepada masyarakat Jakarta.

"Apakah karena Ahok tidak paham aturan main, tidak mencermati data-data APBD DKI dengan baik, atau karena ingin dilihat sebagai pejuang atau calon pemimpin yang hebat oleh warga Jakarta. Yang pasti janji itu tidak realistis," kata Pardi.

Sebagai wakil masyarakat Jakarta, Pardi menyayangkan dan kaget dengan cara-cara berkampanye asal ucap atau asal janji seperti yang dilakukan sejumlah cagub-cawagub.

"Jangan mengarahkan pemahaman yang keliru kepada masyarakat. Itu cara yang tidak benar,  akhirnya yang rugi masyarakat sendiri," katanya.

Selain janji mengenai pendidikan, banyak cagub-cawagub yang mengaku bisa menata Jakarta dengan cepat. Dengan pelayanan kesehatan gratis atau mengatasi macet dan banjir dalam waktu singkat.

"Janji itu mencerminkan, mereka tidak paham masalah Jakarta. Dengan kompleksitas masalah yang ada, tidak akan ada yang bisa menata Jakarta, mengatasi banjir atau macet secara cepat, pasti butuh proses, dan ini yang sedang terjadi," katanya.

Karena itu, Pardi meminta setiap pasangan calon berkampanye dengan sehat dan tidak mengarahkan warga Jakarta kepada pamahaman yang salah demi kepentingan diri sendiri. (adi)

Sekretaris MA Hasbi Hasan Ditahan KPK

Hasbi Hasan Dituntut 13 Tahun Bui, Pengacara: Tak Rasional, Seperti Balas Dendam

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjatuhi tuntutan selama 13 tahun 8 bulan penjara untuk Sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan.

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024