Bentuk Kecurangan di Pilkada DKI Jakarta

Simulasi Pilkada DKI Jakarta
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar

VIVAnews - Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan 20 lebih temuan politik uang yang dilakukan oleh beberapa calon pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dalam masa kampanye sejak Rabu 27 Juni 2012 dan berakhir pada Kamis 5 Juli 2012.

Karena itu, ICW akan melaporkan temuan terbaru mereka ini ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta besok, Sabtu 7 Juli 2012.

"Selanjutnya kami akan melaporkan ke Panwas terkait dengan temuan ini besok siang," kata peneliti ICW Divisi Politik Korupsi, Apung Widadi, saat jumpa pers di Gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat 6 Juli 2012.

Politik uang saat masa kampanye adalah temuan awal. Menurutnya, masa yang paling mengkhawatirkan terjadinya praktik politik uang adalah menjelang pencoblosan. "Bukan serangan fajar lagi, tapi serangan saat Subuh dan serangan Duha," ujar Apung

Tak hanya itu, ICW juga menemukan indikasi marak terjadi politik uang "pasca bayar". Maksudnya, si pemilih akan dikasih uang ketika mampu menunjukkan bukti foto kertas suara yang ia coblos.

Guru dan IRT Jadi Korban Pinjol Ilegal Terbanyak, OJK: Cek Legalitas dan Logis Sebelum Pinjam

"Kalau dia bisa menunjukkan foto kertas suara yang dicoblos, baru dia akan dikasih uang," ujarnya.

Kerawanan politik uang selain di masa pencoblosan, juga akan terjadi saat masa penghitungan suara. Politik uang dalam masa pengitungan suara sasarannya adalah para panitia penyelenggara, yakni dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi.

"Masa-masa penghitungan suara sangat-sangat rawan, karena itu juga sangat sulit dideteksi masyarakat," kata Apung.

Menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan, politik uang itu dilakukan dengan beberapa modus. Yakni, pembagian uang secara langsung, pemberian ambulan, pengobatan gratis, pembagian doorprize dan undian.

Selain itu, pembagian tunjangan dan asuransi, pembagian paket umrah, mobilisasi RT/RW, pembagian uang di majelis taklim dan masjid, liburan dan tamasya gratis, bakti sosial, memanfaatkan nasabah koperasi, memanfaatkan gaji untuk RT/RW, dan politisasi birokrasi.

Abdullah menjelaskan, besaran politik uang dalam kampanye yang ditemukan ICW berkisar dari Rp20.000 sampai Rp6 juta. Selain itu, bantuan ambulan dan asuransi hingga Rp3 juta.

Menurut Abdullah, gejala ini cukup masif dan sistematis dimana ada modus baru pembagian uang dengan cara mengisi identitas dan dicatat terlebih dulu sebelum diberi uang. "Sehingga dapat tercatat sebagai calon pemilih. Dengan kata lain, menjadikan pemilih sebagai relawan," ujarnya.

Sistem Tata Surya.

NASA Sebut Ada Lebih dari 5.000 Planet di Luar Tata Surya, Begini Penjelasannya

 NASA telah mengumumkan keberadaan lebih dari 5.000 planet di luar Tata Surya kita, secara tepatnya 5.005 planet, yang sekarang tercatat dalam arsip eksoplanet mereka.

img_title
VIVA.co.id
25 April 2024