KPU DKI dan Timses Sepakat Tak Undur Pilkada

Simulasi Pilkada DKI Jakarta
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar

VIVAnews - Setelah perdebatan panjang selama kurang lebih tujuh jam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta bersama dengan tim sukses enam pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sepakat tidak akan menunda waktu pemungutan suara Pemilukada DKI pada 11 Juli mendatang.

4 Pria Terkapar Babak Belur di Depan Polres Jakpus, 14 Anggota TNI Diperiksa

KPU DKI juga sepakat menghapus sebanyak 21.344 data pemilih terindikasi ganda yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pekan lalu.

“Apapun hasil rapat, pemilihan akan tetap pada 11 Juli mendatang sesuai dengan tahapan yang telah diatur,” kata Ketua Pokja Pendataan Pemilih KPU DKI Jakarta, Aminullah, di Gedung KPU DKI Jakarta, Jl. Budi Kemulyaan, Jakarta Pusat, Senin, 9 Juli 2012.

Meski KPU DKI mengaku tak bisa memuaskan semua pihak yang berkepentingan dalam Pemilukada DKI, namun Aminullah berjanji akan menerima serta menindaklanjuti masukan dari para tim sukses yang disampaikan dalam rapat pleno hari ini.

Selain itu, tiga dari enam tim sukses pasangan calon menuntut KPU DKI untuk melakukan penyisiran ulang terhadap temuan DPT ganda yang telah ditemukan oleh timnya di lapangan. Tiga tim sukses pasangan calon tersebut antara lain tim Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini, Alex Noerdin-Nono Sampono dan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama.

Tim advokasi pasangan calon HNW-Didik, Rois Handayana, menyatakan 21.344 DPT ganda yang dimiliki KPU DKI tersebut tetap saja harus dikolaborasikan dengan 44.000 temuan DPT ganda oleh tim mereka.

“Yang termasuk 21.000 itu seperti apa, kalau ternyata masih saja ada kartu pemilih ganda seperti yang dimiliki tim Jokowi-Ahok, KPU DKI harus bisa memaparkan, karena satu suara saja sangatlah penting,” ujar Rois.

Tim advokasi Jokowi-Ahok, Denny Iskandar, juga berpendapat hal yang sama. Dia menilai hingga saat ini, dalam rapat pleno yang digelar, dirinya belum bisa melihat substansi pembenaran DPT yang strategis. “Belum ada yang mendapatkan jawaban yang lugas, tapi fakta-fakta di lapangan terus menunjukkan bahwa DPT memang belum bersih," tuturnya.

Sementara tim advokasi pasangan calon lainnya, yakni tim pasangan calon Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dan dua pasangan calon independen, Hendardji-Riza Patria dan Faisal Basri-Biem Benyamin mengaku tetap meminta kesepakatan perbaikan DPT harus selesai malam ini juga tanpa mengubah waktu tahapan pemungutan suara.

“Hari ini juga kami minta DPT yang pasti. Namun pada dasarnya kami tetap mengikuti tahapan dan tidak mengharapkan ada pengunduran waktu pemungutan suara,” kata M Ali Hanafiah, tim advokasi Hendardji-Riza.

Menanggapi hal tersebut, Aminullah mengatakan bahwa pada dasarnya KPU DKI telah melakukan kompromi terhadap temuan DPT ganda tersebut dengan melakukan pencoretan disalinan DPT.

“Saat ini seluruh proses pengiriman logistik sudah berjalan, ada yang sudah di kelurahan, banyak juga kartu pemilih yang sudah diterima, kalau kita hapus nama dari salinan DPT kepada yang sudah menerima kartu pemilih, itu kan sama saja menghilangkan hak suara,” katanya. (umi)

Sidang Lanjutan sengketa perselisihan hasil Pilpres 2024 di MK

Sidang Sengketa Pilpres, MK Pertimbangkan Hadirkan Mensos hingga Menkeu

Kubu 01 dan 03 meminta izin ke MK agar bisa menghadirkan sejumlah menteri dalam persidangan sengketa Pilpres 2024.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024