- REUTERS/Soe Zeya Tun
VIVAnews - Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) DKI Jakarta mencatat sebanyak 324 ibu rumah tangga di Jakarta terinfeksi HIV/AIDS. Fakta ini sangat mengejutkan, karena ibu rumah tangga bukan merupakan fokus utama pengawasan yang dilakukan KPA DKI Jakarta.
Sekretaris KPA DKI Jakarta, Rohana Manggala mengaku terkejut dengan data yang dikumpulkannya. Dia prihatin, karena ibu rumah tangga yang terinfeksi ini biasanya tertular dari suami yang melakukan hubungan seks dengan wanita lain.
"Kami kaget dengan data yang diperoleh, karena justru ibu rumah tangga angka cukup tinggi," kata Rohana, Kamis, 19 Juli 2012.
Para ibu rumah tangga yang tertular HIV/AIDS ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Terlebih, mereka tidak diperkenankan hamil di luar rencana, karena dikhawatirkan janinnya juga akan tertular.
"Mereka diperbolehkan hamil tetapi harus sesuai dengan rencana. Selain itu mereka juga harus mendapatkan dukungan psikologis saat hamil," jelasnya.
Selain itu, ia mengimbau kepada para suami agar menjaga kesetiaan kepada pasangannya. Agar kasus HIV/AIDS ibu rumah tangga bisa menurun.
"Untuk kelompok-kelompok pengguna wanita pekerja seksual sulit untuk ditemui. Sehingga untuk pencegahannya juga agak susah, harus ada kesetiaan dari para suami," ujarnya.
Program officer Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DKI Jakarta, Santi Sardy, menyarankan para suami harus diintervensi terkait dengan banyaknya ibu rumah tangga yang terkena HIV/AIDS.
Di Indonesia terdapat 3,1 juta lelaki yang membeli seks, 70 persen di antaranya telah berkeluarga. "Tapi memang di Jakarta yang tertinggi ibu rumah tangga yang terkena," katanya.
Pada akhir 2011, ibu rumah tangga di Jakarta yang terinveksi HIV/AIDS tercatat sebanyak 345 orang, angka tersebut meningkat 55 persen dari tahun sebelumnya.
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, menurut pekerjaan selama 2011 terdapat 2.605 penderita HIV/Aids. Urutan pertama ditempati oleh karyawan yakni sebanyak 680 orang, kemudian disusul ibu rumah tangga yang mencapai 345 orang, wiraswasta 297 orang, buruh 139 orang, narapidana 84 orang, mahasiswa dan siswa 59 orang, TNI/Polri 40 orang, PNS 37 orang, dan supir 29 orang. (umi)
Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Kualitas APBD, Singgung Permukiman Kumuh
Ketua DPRD DKI menilai RKPD tahun 2025 tidak fokus.
