- http://edorusyanto.wordpress.com
VIVAnews - Peraturan Daerah (Perda) tentang perparkiran telah disahkan oleh Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Menyusul disahkannya Perda tersebut, Dinas Perhubungan DKI Jakarta segera melakukan perumusan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan teknis pelaksanaan Perda tersebut.
Dalam Pergub tersebut akan diatur secara detail mengenai besaran tarif untuk zonasi parkir.
Kepala Dishub DKI Jakarta, Udar Pristono, mengatakan dalam Perda tentang perparkiran sudah dimuat tuntunan yang jelas mengenai pengaturan besaran tarif juga zona perparkiran.
"Kami akan tindak lanjuti. Karena Pergub itu bukan saya sendiri yang mengurusnya, kalau bisa secepatnya. Kalau mungkin dikejar sebelum pergantian gubernur, ya bisa saja seperti itu. Yang tidak ada di perda, akan diatur diatur pakai SK Gubernur," ujar Udar Pristono, di Jakarta, Jumat, 28 September 2012.
Pristono mengaku tidak bisa menentukan waktu pasti kapan kebijakan baru itu diaplikasikan. Terkait adanya peluang kenaikan tarif, ia hanya meminta masyarakat untuk menunggu hingga Pergub yang mengatur hal tersebut selesai disusun.
Menurut Pristono, sesuai yang disebutkan dalam Perda, tarif akan ditentukan berdasarkan zona. Pasal 13 menyebutkan fasilitas parkir on street berdasarkan kawasan pengendalian parkir dibagi berdasarkan dua golongan.
Golongan A adalah kawasan dengan frekuensi parkir dengan tingkat kemacetan lalu lintas yang tinggi. Sementara Golongan B adalah kawasan dengan frekuensi parkir dengan tingkat kemacetan lalu lintas yang rendah.
“Yang padat itu seperti di Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan. Ada di Jalan Sabang, Sarinah, juga kawasan Tanah Abang. Tapi tidak semua kawasan di wilayah tersebut masuk golongan A. Misalnya yang agak pinggir di Cilandak, itu tidak terlalu padat," terangnya.
Bentuk pengawasan menurutnya bisa dilakukan secara bertahap. Ia berharap pengaturan parkir di kawasan on street bisa menerapkan peralatan canggih yang mendukung. Dalam transaksi sebaiknya, baik dari pihak petugas parkir maupun pengguna layanan parkir tidak bersentuhan langsung dengan uang.
Seperti yang telah diterapkan di Singapura juga Malaysia, kata dia, sudah dipergunakan kartu. Setiap petugas parkir sudah mempunyai alat deteksi kartu parkir. Ia menjelaskan selain dengan menerapkan sistem yang tepat, kontrol baru efektif bila juga disertai dengan perubahan perilaku masyarakat.
"Tujuan dari Perda ini kan menekan kebocoran, dengan administrasi yang lebih baik. Tapi tujuan utamanya adalah mengendalikan arus lalu lintas. Kalau peningkatan penerimaan pajak dari perparkiran, tentu sudah diatur dalam sistem pajak online yang diberlakukan pada parkir off street," katanya. (adi)
Deretan Pria Pernah Jalin Hubungan dengan Nikita Mirzani dari Bule higga Ajudan Prabowo
Nikita telah menjalin hubungan dengan banyak pria, termasuk tiga kali menikah dan bercerai. Siapa saja pria yang pernah berada dalam kehidupan asmara Nikita Mirzani?
