- ANTARA/ Wahyu Putro A
VIVAnews - Pembatasan kendaraan dengan menggunakan metode ganjil genap dianggap akan menemui hambatan bila sistem transportasi massal belum diterapkan secara maksimal.
"Mau seperti apa pun sistem pembatasan kendaraan, nomor satu yang dipikirkan adalah kesiapan kapasitas angkutan umum yang memadai," ujar Pengamat Transportasi Universitas Indonesia, Alvinsyah, kepada VIVAnews, di Jakarta, Sabtu 15 Desember 2012.
Menurut dia, dengan memperbaiki sistem transportasi umum terlebih dahulu, maka tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mematuhi aturan ganjil genap tersebut. "Yang dibatasi ini kan orang, orang ini responsnya macam-macam, ada yang patuh ada yang tidak. Budaya kita kan lihat aturan justru cenderung disiasati untuk dilanggar," katanya.
Ia juga mengatakan, aturan ganjil genap bisa mati di tengah jalan, bila aparat penegak hukum tidak memiliki komitmen untuk mengawal sistem yang telah diterapkan.
"Saya lihat, perlu komitmen dan konsistensi, khususnya dari aparat kepolisian, untuk kawal aturan ganjil genap itu. Masyarakat kita punya 1001 alasan tidak pakai angkutan umum, karena itu dari pemerintah harus siap dulu," katanya.
"Jangan justru setelah ganjil genap diterapkan, berbagai pelanggaran terjadi, seperti pelat nomor bodong dan palsu," lanjutnya.
Selain itu, menurut dia, sambil menunggu pembangunan moda transportasi massal seperti MRT dan monorel yang direncanakan selesai dalam jangka waktu 4 sampai 5 tahun, pemprov harus memaksimalkan angkutan umum yang ada.
"MRT dan monorel itu selesai cukup lama, sambil berjalan. Yang di depan mata harus diperbaiki, peremajaan angkutan itu yang harus didahulukan. Jadi, orang akan punya alternatif, merasa dibatasi tetapi ada solusi," imbuhnya. (art)
Pengamat sebut Hadirnya Anies dan Muhaimin di KPU Beri Legitimasi Hasil Pemilu
Kehadiran pasangan AMIN saat penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024–2029 dinilai bisa memberi legitimasi hasil Pemilu 2024.
