Sumber :
- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews
- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, mengatakan keputusan untuk melelang jabatan lurah dan camat bagi PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta akan serius dilakukan. Pemprov DKI sudah menetapkan sejumlah syarat kepada PNS yang berminat menjadi lurah atau camat.
"Dia harus tahu apa maunya gubernur. Harus memonitor ke semua daerah. Jika gubernur tidak mau ada PKL sembarangan, caranya bukan diusir, tapi dicarikan tempat, ditata, dikasih izin perbaiki, pakai CSR, semua sudah ada," ujar Basuki di Balai Kota DKI, Jumat 1 Februari 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Kemnaker Mendukung Penataan NLE dengan Diimbangi Peningkatan Pelindungan Kerja TKBM di Pelabuhan
"Dia harus tahu apa maunya gubernur. Harus memonitor ke semua daerah. Jika gubernur tidak mau ada PKL sembarangan, caranya bukan diusir, tapi dicarikan tempat, ditata, dikasih izin perbaiki, pakai CSR, semua sudah ada," ujar Basuki di Balai Kota DKI, Jumat 1 Februari 2013.
Menurut Ahok, sapaan Basuki, calon pelamar dapat mencontoh blusukan keluar masuk kampung yang dilakukan oleh Gubernur Jokowi. Sehingga bisa mengetahui secara langsung masalah di lapangan.
"Kalau blusukan ke semua tempat kan yang lebih tahu harusnya Pak Lurah. Nah, lurah harus sudah mengerti sebelum gubernur tahu," ujarnya.
Bila lelang jabatan lurah dan camat sudah ditetapkan, dia mempersilahkan para PNS setingkat jabatan lurah dan camat atau lebih tinggi untuk melamar. "Tinggal nanti mengajukan saja. Saat ini sedang disiapkan bagaimana regulasinya," kata mantan bupati Belitung Timur ini.
Bagi yang berminat mengikuti lelang diharuskan membuat program kerja dan terobosan untuk memperbaiki daerah yang akan ia pimpin. Setelah nama peserta lelang masuk, selanjutnya akan dilakukan fit and proper test. Dari situ kemudian ditentukan apakah pelamar dianggap mampu atau tidak untuk menjadi lurah atau camat sesuai kriteria. (adi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Ahok, sapaan Basuki, calon pelamar dapat mencontoh blusukan keluar masuk kampung yang dilakukan oleh Gubernur Jokowi. Sehingga bisa mengetahui secara langsung masalah di lapangan.
