Lelang Jabatan Lurah, DKI Libatkan KPK dan PPATK

Gubernur DKI Basuk Tjahaja Purnama
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
Pelek Baru untuk Mobil Kecil Ini Hadir dengan Beragam Warna
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk mengawasi sistem lelang jabatan di tingkat camat, lurah dan kepala dinas di lingkungan Pemprov DKI

Polisi Bagi Takjil Gratis Tapi Tak Ada Pengendara Melintas, Netizen: Anda Berkumpul, Kami Putar Arah

Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Pemprov DKI sedang menyusun sistem agar lelang jabatan itu bisa dikontrol dengan baik.
Sandra Dewi Ogah Bahas Kekayaan Suami, Tahu Harvey Moeis Korupsi?


"Lagi disusun sistemnya. Melibatkan KPK sama PPATK dong," kata Ahok, di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 27 Febrari 2013.


Dengan disusunnya sistem serta dilibatkannya KPK dan PPATK diharapkan posisi jabatan, lurah, camat dan kepala dinas diduduki orang-orang yang berkompeten.


"Supaya orang
fair
kan. Kita lagi minta, BKD kerjasama dengan konsultan perekrutan. Seperti perekrutan anggota KPK atau PPATK," ujar Ahok


Lelang jabatan tersebut mengacu pada surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) No 16 Tahun 2012 yang menyatakan apabila ada jabatan-jabatan tertentu dilakukan perekrutan dengan sistem terbuka itu diumumkan. (umi)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya