Sumber :
VIVAnews
- Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) berencana membangun rumah susun sewa (rusunawa) di kawasan Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Namun, pembangunan tersebut masih terkendala penyerahan hak tanah dari PD Pasar Jaya ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kepala PD Pasar Jaya, Djangga Lubis, mengaku bahwa pihaknya sudah menyerahkan surat kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) terkait pengalihan hak tanah ke Pemprov DKI itu.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Kepala PD Pasar Jaya, Djangga Lubis, mengaku bahwa pihaknya sudah menyerahkan surat kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) terkait pengalihan hak tanah ke Pemprov DKI itu.
"Kami sudah serahkan ke pemda untuk selanjutnya diproses. Tapi penyerahan ini harus ada proses. Kami buat surat ke BPKD. Penyerahan dalam bentuk surat kepada pemprov, penyerahan kembali aset ke pemprov," kata Djangga di Balai Kota, Jakarta, Senin 25 Maret 2013
Dalam pembangunan rumah susun yang akan dilaksanakan oleh kemenpera itu Pemprov DKI hanya sebagai penyedia lahan saja.
Djangga menuturkan nantinya di lahan seluas dua hektar tersebut akan dibangun pasar sekaligus rumah susun. Kata dia, di Pasar Rumput tersebut ada sekitar 1700 tempat usaha. Instansinya sudah melakukan sosialisasi tentang pembangunan rusunawa di pasar itu kepada para pelaku usaha.
"Pasarnya tetap ada, kemudian ada rusun di atasnya. Kami sudah sosialisasikan tapi bentuk dan desain seperti apa belum tahu," ujarnya.
Menurut Djangga, sosialisasi kepada pelaku usaha di Pasar Rumput meliputi penyerahan surat kesediaan untuk dibangun rusunawa di daerah tersebut. Sosialisasi itu sudah dilakukan sejak bulan Oktober tahun lalu.
"Sejak Oktober kami sudah sampaikan surat untuk menyerahkan surat bersedia untuk dibangun rusun. Sekarang ini lagi proses administrasi di BPKD. Prinsip yang penting pedagang pasar rumput dapat tertampung semua," ucap dia.
Untuk diketahui, selain Pasar Rumput, kemenpera akan membangun Rusunawa di Jatinegara dan Pasar Minggu. Masing-masing rusunawa nantinya dibangun 24 lantai dan bisa menampung sekitar 2.000 hingga 6.000 orang. Adapun anggaran yang digunakan untuk membangun rusunawa tersebut sekitar Rp600 miliar.
Target pemanfaatan rusunawa dikhususkan bagi masyarakat miskin yang belum memiliki rumah. Jadi ke depan rusunawa ini tidak bisa menjadi hak milik perseorangan. Terkait dengan tarif sewa yang harus dibayarkan oleh para penghuni, diperkirakan hanya sekitar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per bulan.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kami sudah serahkan ke pemda untuk selanjutnya diproses. Tapi penyerahan ini harus ada proses. Kami buat surat ke BPKD. Penyerahan dalam bentuk surat kepada pemprov, penyerahan kembali aset ke pemprov," kata Djangga di Balai Kota, Jakarta, Senin 25 Maret 2013
