METRO

Solusi Tarif KRL Jabodetabek

Sulit mengendalikan sistem pelayanan kereta dengan dua tarif.
Senin, 1 April 2013
Oleh : Eko Priliawito, Arie Dwi Budiawati
Pengujuk rasa blokir jalur kereta di Bekasi
VIVAnews - Pengamat transportasi dan anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Iskandar Abubakar, mendukung single tarif yang berlaku pada kereta rel listrik (KRL), baik untuk kelas ekonomi maupun Commuter Line. Sistem ini dianggap lebih mudah dalam pengawasan dibanding double tarif tiket transportasi.

"Sangat sulit mengendalikan sistem pelayanan kereta dengan dua tarif, yang satu Rp2.000 dan yang lainnya Rp8.000 dan Rp9.500," kata Iskandar di Jakarta, Senin, 1 April 2013.

Dia mencontohkan bahwa sistem ini juga pernah diterapkan di Prancis, tapi gagal. Pemerintah di sana mengakui sulit mengawasi kedua sistem ini. "Prancis kesulitan mengelola pintu masuk, yaitu peron," katanya.

Iskandar melihat bahwa PT KAI telah mendapatkan public service obligation (PSO) dari pemerintah. Akan tetapi, jumlah dana tersebut tidak cukup untuk menampung jumlah pengguna transportasi. Sehingga penggunanya tidak mendapat pelayanan prima. Akibatnya, PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) tidak menerima pendapatan yang seimbang. "Namanya makan modal kalau kita menjual barang dengan modal," katanya.

Iskandar menyayangkan tarif KRL ekonomi sangat rendah, yaitu sebesar Rp2.000. Hal ini bertolak belakang dengan peningkatan ekonomi masyarakat pengguna KRL tersebut.

"Masyarakat kita lebih sejahtera, tetapi tidak mau membayar. Itu sangat ironis. Di samping itu, upah buruh juga sudah meningkat," katanya lagi.

Karena itu, Iskandar menyarankan agar ada penyesuaian tarif pada tiket Commuter Line dan KRL ekonomi. "Mungkin akan lebih baik kalau harga tiket non ekonomi diturunkan dan harga tiket ekonomi dinaikkan," katanya.

Sebelumnya, PT KAI berencana untuk menghapuskan KRL ekonomi karena kondisi keretanya yang sudah tidak laik jalan karena usianya sudah terlalu tua. Perusahaan ini juga berencana untuk mengganti jalur KRL ekonomi dengan KRL Commuter Line.

Menteri BUMN, Dahlan Iskan, mendukung rencana penghapusan transportasi ini. Namun, rencana ini ternyata mendapat penolakan dari masyarakat pengguna kereta api, mulai dari memblokir stasiun sampai melayangkan somasi.

Karena penolakan ini, Kementerian Perhubungan akhirnya menunda penghapusan kereta ini hingga bulan Juli 2013 hingga ditemukan mekanisme pemberian subsidi yang tepat. (umi)

TERKAIT
TERPOPULER
File Not Found