Sumber :
- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews
- DPRD DKI Jakarta terus mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang (Casablanca). Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki T Purnama, dianggap tidak pro rakyat.
Namun Ahok bergeming. Urusan pembangunan proyek jalan itu bukan semata pro atau tidak pro rakyat.
Namun Ahok bergeming. Urusan pembangunan proyek jalan itu bukan semata pro atau tidak pro rakyat.
"Saya pro rakyat. Ini uang rakyat makanya harus diaudit dan transparan. Saya tidak mau gara-gara ini dipenjara bareng Pak Gubernur," kata Wagub Basuki di Balai Kota, Jakarta, Selasa 23 April 2013.
Ia sepakat dengan DPRD bahwa proyek warisan kepemimpinan gubernur terdahulu ini harus segera diselesaikan. "Namun harus sesuai aturan dan hasil audit BPK dan BPKP," katanya. Hasil audit ini yang nantinya akan membuka tabir masalah molornya pembangunan jalan layang itu.
Pemprov DKI bersedia menyiapkan anggaran yang diminta sebesar Rp64 miliar. Anggaran ini akan disiapkan dalam APBD perubahan 2013. Adapun penyelesaian tahap akhir proyek ini hingga Juni mendatang.
Ahok akan memanggil pimpinan Dinas Pekerjaan Umum untuk melihat perkembangan. Selain itu, pembicaraan dengan DPRD mulai dilakukan. Ini untuk mencari jalan agar solusi dan percepatan pembangunan direalisasikan. "Kami hanya ingin semua sesuai aturan. Semua transparan. Jadi semua tidak saling menyalahkan. Dan menghakimi," katanya. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Saya pro rakyat. Ini uang rakyat makanya harus diaudit dan transparan. Saya tidak mau gara-gara ini dipenjara bareng Pak Gubernur," kata Wagub Basuki di Balai Kota, Jakarta, Selasa 23 April 2013.