Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengaku akan tetap mengerjakan pengerukan Waduk Pluit, Jakarta Utara, meski ada penolakan dari warga. Menurut dia, normalisasi Waduk Pluit harus dikerjakan dengan cepat agar penanganan banjir di Ibukota tidak terhambat.
Kendala yang dihadapi Pemprov DKI dalam menggusur warga sekitar waduk adalah banyaknya kelompok-kelompok yang muncul di tengah masyarakat. Jokowi menyebut, di sekitar Waduk Pluit ada sekitar 7 ribu kepala keluarga yang harus segera digusur dan dipindahkan ke tempat lain.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Kendala yang dihadapi Pemprov DKI dalam menggusur warga sekitar waduk adalah banyaknya kelompok-kelompok yang muncul di tengah masyarakat. Jokowi menyebut, di sekitar Waduk Pluit ada sekitar 7 ribu kepala keluarga yang harus segera digusur dan dipindahkan ke tempat lain.
"Yang jelas pengerukan Waduk Pluit terus dilakukan. Berjalan terus karena memang kami kejar-kejaran dengan waktu. Pengerukan waduknya tetap dilakukan sambil mencarikan solusi untuk mereka," ujar Jokowi, Senin 13 Mei 2013.
Dia memastikan, tidak ada penggantian lahan bagi warga yang kena gusur. Sebab, kata dia, tanah yang dihuni warga adalah milik Pemprov DKI. "Itu tanah waduk. Tanah waduk itu dulunya genangan air, karena ada sedimen menjadi ada tanahnya, kemudian diduduki. Itu harusnya air, bukan buat untuk rumah. Jadi itu tanah negara," ucapnya.
Untuk diketahui, Waduk Pluit memiliki luas 88 hektare dengan kedalaman 10 meter. Karena sebagian lahan digunakan untuk pemukiman oleh warga, sekarang lahan yang tersisa hanya sekitar 60 hektare. Pluit adalah kelurahan yang terletak di kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kelurahan ini terdiri dari 18 RW dan 218 RT.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Yang jelas pengerukan Waduk Pluit terus dilakukan. Berjalan terus karena memang kami kejar-kejaran dengan waktu. Pengerukan waduknya tetap dilakukan sambil mencarikan solusi untuk mereka," ujar Jokowi, Senin 13 Mei 2013.
