- ANTARA/ Tomi Pratama
VIVAnews - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, memastikan tidak akan ada uang kerohiman atau uang ganti rugi untuk warga sekitar Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara yang akan direlokasi. Sebab, kata dia, tanah yang ditempati adalah milik pemerintah.
Menurut Ahok, warga Waduk Pluit yang menolak untuk digusur, mau tidak mau harus cepat pindah ke tempat-tempat yang sudah disediakan yaitu di rumah susun.
"Tidak mau pindah kami sikat habis saja sudah. Pokoknya selama kamu pakai tanah negara, tidak ada uang kerohiman. Ini sudah tegas," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin 13 Mei 2013.
Ahok menegaskan bahwa penggusuran tersebut bukan tanpa alasan, yaitu untuk normalisasi waduk guna mengatasi banjir. Sebagai kompensasi dari pengusuran itu, Pemprov DKI sudah menyediakan tempat tinggal pengganti, yaitu rusun di Marunda dan Muara Baru.
"Kalau Anda tidak punya rumah, kami sediakan rumah. Tapi rumah susun, ya saya bilang harus tahu diri. Orang kaya juga tinggal di apartemen, karena tanah mahal," ucapnya.
Dia menambahkan, saat ini Pemprov DKI sudah terlalu baik untuk warga sekitar Waduk Pluit. Selain rusun, semua fasilitas pendidikan, kesehatan, lahan untuk usaha dan bekerja sudah diberikan. Kata dia, yang mau minta uang ganti rugi hanya orang-orang yang punya kepentingan sendiri.
"Anda tidak bisa sekolah kami beri KJP [Kartu Jakarta Pintar], sakit kami beri [Kartu Jakarta Sehat]. Ada orang jompo kami kasih panti wreda. Jadi maunya apa. Kami tidak mengerti lagi. Kami sekarang lihat di Waduk Pluit, semua isinya kerangka baja ringan yang punya rumah, itu yang mau diganti?"
Di Tengah Pertempuran Rusia-Ukraina, Wakil Menteri Pertahanan Rusia Ditangkap Karena Terima Suap
Wakil Menteri Pertahanan dan pihak militer Rusia Timur Ivanov telah ditangkap karena dicurigai menerima suap, kata pejabat investigasi negara. Penahanan tingkat tinggi in
