- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews - Pembongkaran empat tempat usaha yang berada di bantaran Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, berlangsung lancar, Senin 20 Mei 2013. Ketua RT 19, Sahroni, mengatakan hal tersebut karena sebelumnya Pemerintah Kota Jakarta Utara sudah melakukan komunikasi dengan warga.
"Tidak ada perlawanan karena sudah ada kesepakatan antara warga dan pihak Kecamatan Penjaringan," kata Sahroni di lokasi pembongkaran.
Mengenai isi kesepakatan tersebut, Sahroni menjelaskan dalam melakukan pembongkaran, Pemkot akan melibatkan warga sekitar. Menurut Sahroni, warga yang terlibat pembongkaran akan mendapat bayaran.
"Ini juga untuk memastikan rumah warga tidak ikut dibongkar. Total ada 20 warga yang ikut terlibat dalam pembongkaran ini," ucapnya.
Sahroni menerangkan, keterlibatan warga dalam pembongkaran ini juga telah mendapat persetujuan dari pemilik usaha. "Sudah, sudah dapat izin dari Pak Teddy. Saya sudah bertemu dia 10 hari yang lalu dan dia izinkan warga membongkar bangunannya," kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan Waduk Pluit untuk mengantisipasi banjir Jakarta yang selalu datang bersamaan dengan hujan deras.
Waduk Pluit memiliki luas 88 hektare dengan kedalaman 10 meter. Karena sebagian lahan digunakan untuk pemukiman oleh warga, sekarang lahan yang tersisa hanya sekitar 60 hektare. Pluit adalah kelurahan yang terletak di kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kelurahan ini terdiri dari 18 RW dan 218 RT.
Menurut Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, saat ini sudah ada 1.200 dari 7.000 warga sekitar Waduk Pluit yang setuju direlokasi ke rumah susun Marunda dan rumah susun Muara Baru.
Hari ini Pemerintah Kota Jakarta Utara mulai melakukan pembongkaran bangunan di sekitar Waduk Pluit. Tahap pertama, pembongkaran dilakukan terhadap empat tempat usaha yang berada di bantaran Waduk Pluit.
Sebelumnya pemkot telah mengirimkan surat peringatan kepada para pemilik usaha tersebut. Tempat usaha yang dibongkar adalah lapangan futsal, tanaman hias, las tangki dan batu alam, serta usaha alat berat. (adi)
IPK 2,77 dan Lulusan ITB, Ridwan Kamil: Saya Pasti Enggak Bisa Kerja di KAI, tapi Buktinya...
Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjawab pertanyaan soal pengaruh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) terhadap profesi dalam kolom komentar di media sosialnya.
