Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
– Persoalan biaya menjadi faktor utama mundurnya 16 rumah sakit swasta dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Banyak RS yang merugi dan terpaksa menombok karena rendahnya klaim biaya penanganan kesehatan yang disediakan.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, Selasa 21 Mei 2013, sesungguhnya pihak RS dapat mengantisipasi agar biaya operasional mereka tidak membengkak. “Permasalahannya, saat ini masyarakat dan dokter bisa memilih obat dengan bebas. Ini dimanfaatkan (misalnya dengan memilih obat mahal), sehingga anggaran membengkak,” kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, Selasa 21 Mei 2013, sesungguhnya pihak RS dapat mengantisipasi agar biaya operasional mereka tidak membengkak. “Permasalahannya, saat ini masyarakat dan dokter bisa memilih obat dengan bebas. Ini dimanfaatkan (misalnya dengan memilih obat mahal), sehingga anggaran membengkak,” kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta.
Jokowi juga mengeluhkan layanan medis di RS yang terkesan agak leluasa. “Misalnya mau operasi atau tidak operasi ditentukan sendiri. Jadi enggak pakai aturan. Bebas saja,” kata mantan Wali Kota Solo itu.
Untuk mengatur itu semua itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini mengkaji kembali berbagai hal, di antaranya mekanisme pemilihan obat dan tindakan medis terhadap pemegang kartu KJS. Mekanisme penagihan dan pembayaran tagihan KJS dilakukan oleh Pemprov DKI.
Jokowi mengatakan, sesungguhnya pembiayaan KJS DKI sudah lebih besar dari yang dianggarkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat hanya menganggarakan Rp15 ribu untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Rp22 ribu untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sementara KJS di DKI Jakarta dianggarkan sampai Rp23 ribu per orang.
“Untuk menaikan anggaran KJS, kami perlu mengurai dulu permasalahannya, biar semua jelas. Karena ini akan berdampak pada naiknya anggaran kesehatan pada APBD mendatang. Kami akan evaluasai semua pada akhir bulan,” kata Jokowi.
Mengenai keluhan RS yang belum dibayar klaimnya, Jokowi mengatakan yang penting selesaikan adminstrasinya, lakukan sesuai prosedur. Ia menjamin akan segera membayar klaim RS-RS itu bila semua kelengkapan telah dilengkapi.
Jokowi mengatakan, program KJS di DKI Jakarta tetap akan berjalan meskipun banyak aral melintang. “Biaya sudah terlanjur tinggi. Di sini semua terlanjut bebas tanpa sistem. Maka mulai bulan depan kami (Pemprov DKI) benahi semua, termasuk soal kebiasaan memilih-milih obat dan pelayanan,” kata dia.
Dokter merasa jadi korban
Senin kemarin 20 Mei 2013, ratusan dokter yang tergabung dalam Dokter Indonesia Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara. Mereka menuntut perbaikan sistem kesehatan, termasuk KJS.
Koordinator Demo Dokter, Yosi Asmara yang juga Dokter Spesialis Anastesi di RSUD Tarakan, mengatakan ia dan rekan-rekannya tidak bermaksud untuk menolak KJS. “Kami minta perbaikan dari sistemnya. KJS itu bagus, bisa meringankan beban orang miskin. Tapi kalau orang kaya ikut berobat gratis, bagaimana kami bisa melayani dengan baik,” ujar Yosi.
Sistem kesehatan pemerintah yang kurang baik, kata Yosi, membuat dokter dan RS menjadi kambing hitam. Ini karena yang menjadi ujung tombak terdepan dalam masalah kesehatan adalah dokter.
“Gara-gara sistem yang kurang baik, dokter yang pertama kali menjadi korban. Lalu korban kedua adalah rumah sakit. Jangan gara-gara sistem yang buruk, kami yang terjepit,” kata Yosi.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Jokowi juga mengeluhkan layanan medis di RS yang terkesan agak leluasa. “Misalnya mau operasi atau tidak operasi ditentukan sendiri. Jadi enggak pakai aturan. Bebas saja,” kata mantan Wali Kota Solo itu.
