Ahok: Warga Cabut Parang Saat Penggusuran, Tembak

Penggusuran Pemukiman Warga Srikandi
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVAnews - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Kamis 23 Mei 2013, khawatir dengan keselamatan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat bertugas.

Menurut Ahok, petugas Pol PP selalu menjadi korban dalam berbagai bentrok saat terjadi penggusuran. Tak pernah ada yang membela mereka jika menjadi korban aksi kekerasan yang dilakukan warga.

"Saya bilang pada petugas, kalau ada yang cabut parang saat penggusuran lahan pemda, tembak. Kami akan siapkan dokumen video yang jadi alat bukti kalau petugas terancam. Saya nggak mau petugas mati konyol saat bertugas," kata Ahok.

Ahok menegaskan semua penggusuran dilakukan sesuai prosedur. Meski begitu, ia tetap akan mengkaji dan melakukan evaluasi setiap pelaksanaan operasi penggusuran.

"Nanti kami evaluasi semua. Makanya saya bilang, kalau orang bantai petugas kita, terus mati, dia bilang turut berduka cita. Tutup perkara. Tapi kalau kita bertahan hidup dari serangan, dia bilang melanggar HAM. Ini nggak bisa, nggak adil," tuturnya.

Mantan Bupati Belitung timur ini meminta agar semua bisa melihat dari sisi lain saat terjadi bentrok. Tidak melulu yang disalahkan para petugas.

"Seringkali aparat yang jadi korban, kasihan posisinya. Kalo masyarakat yang melempar kita, itu dianggap tidak melanggar HAM? Kalau kami balas melempar, dibilang melanggar HAM," katanya.

Oleh karena itu, kata Ahok, dalam setiap penggusuran yang dilakukan pemprov, akan disiapkan tim khusus dokumentasi. Tujuannya agar setiap terjadi bentrok bisa dilihat dari banyak sisi. Siapa yang bersalah dan siapa yang benar.

Rabu kemarin, bentrokan itu terjadi dalam peristiwa penggusuran pemukiman warga di Kampung Srikandi oleh pihak PT Buana Estate milik Probosutedjo selaku pihak yang dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai pemilik lahan sengketa tersebut.

Petugas Pol PP dan warga kampung Srikandi RT 07 RW 03 Jatinegara Kaum, Pulogadung, Jakarta Timur, terlibat saling lempar benda keras. (umi)

Saham Berdividen, Pilihan Terbaik untuk Investor Konservatif
Ilustrasi Gedung KPK.

KPK Ungkap Masih Ada 6 Menteri dan 3 Wakil Menteri Jokowi Belum Lapor LHKPN

KPK mengingatkan tingaal tiga hari lagi tenggat waktu bagi pejabat negara, termasuk menteri untuk melaporkan LHKPN.

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024