- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVANews - DPRD DKI mengancam akan memakzulkan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, terkait kisruh program Kartu Jakarta Sehat, yang dikeluhkan sejumlah rumah sakit. Sejauh ini, dewan dilaporkan telah mengumpulkan hak interpelasi lebih dari 30 suara.
Menanggapi hal ini, Jokowi menilai bahwa ancaman itu salah sasaran. Menurutnya, akar permasalahan KJS yaitu Indonesia Cash Basic Groups (INA CBG's) bukanlah tanggung jawab Pemprov DKI semata.
"INA CBGs itu tugasnya Kemenkes. KJS hanya dijadikan percontohan pemerintah pusat sebelum diberlakukan secara nasional," katanya.
Jokowi menjelaskan ada ketidaksamaan nilai biaya pelayanan kesehatan antar rumah sakit. Ongkos layanan ini juga menyangkut satus dari rumah sakit dari tipe A hingga D. Selain itu ada perbedaan dalam tindakan medis terhadap sebuah penyakit.
"Contohnya, tindakan medis. Misalnya sakit perut ada yang diputuskan dioperasi, ada dengan obat. Sistem itu yang diperbaiki. Bukan KJS nya," kata Jokowi.
Sedangkan untuk biaya layanan, Jokowi mencontohkan ongkos cuci darah. Di RS A biayanya Rp2 juta. Di RS B biayanya Rp1 juta dan di RS C Biayanya Rp600 ribu.
"Ini harus di standarkan. Kalo semua sama Rp2 Juta, anggaran ya jebol," katanya. (ren)
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
