Sumber :
- Antara/ Fajar Ambya
VIVAnews - Banyaknya rumah dinas lurah dan camat yang tidak ditempati membuat rumah negara tersebut rusak tak terawat. Pemprov DKI Jakarta berencana membongkar rumah yang rusak tersebut untuk dijadikan taman.
Baca Juga :
Proyek Ini jadi 'Game Changer'
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, selain menjadikan taman, lahan rumah dinas tersebut juga akan dijadikan rumah susun (rusun). Sebab, menurutnya, proses pembangunan rusun sejak dahulu hingga saat ini berjalan lambat akibat ketiadaan lahan.
"Sehingga untuk ketersediaan lahan memadai, rumah dinas para camat dan lurah akan dicabut," ujar Basuki, Jumat 24 Mei 2013.
Ahok, sapaan Basuki, mengatakan, rumah dinas yang sudah rusak lebih baik dibongkar. "Tanpa rumah dinas, para para camat dan lurah sudah memiliki rumah pribadi. Lebih baik dijadikan taman untuk PKL saja. Yang sudah jelek-jelek dibongkar dan tidak usah direhab lagi."
Tindakan menghilangkan rumah dinas camat dan lurah, kata dia, merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah keterbatasan lahan untuk membangun taman atau rusun.
“Mereka (camat dan lurah) punya rumah sendiri. Ini DKI, camat dan lurahnya punya duit itu. Pegawai Pemprov DKI itu punya semua. Mana susah sih PNS DKI. BKD yang kecil begini saja, gaji terendah bisa Rp7 jutaan kok,” ungkapnya.
Menurut Basuki, membangun taman khusus bagi tempat usaha PKL tidak melanggar aturan. Sebab, lahan yang digunakan merupakan aset milik Pemprov DKI.
“Apa yang dilanggar? Pemerintah? Itu tanah Pemprov DKI kok. Tanah bekas rumah dinas akan dibuat taman yang PKL bisa masuk,” tuturnya.
Ahok mengungkapkan, saat ini Pemprov DKI tengah berkonsentrasi membeli tanah dan mengumpulkan kewajiban para pengembang untuk membangun rusun. Pasalnya kebutuhan tanah dan rusun sangat mendesak untuk segera dipenuhi.
“Bila pengembang yang membangun butuh waktu 9 bulan, sedangkan pemerintah bisa sampai 1,5 tahun bangun."
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan, rencana Pemprov DKI Jakarta menyediakan hunian yang layak bagi warga Ibu kota membutuhkan lahan. Karena itu, rumah dinas camat dan lurah pun akan dikorbankan untuk kepentingan rakyat.
"Sekarang ini kita butuh lahan yang sangat banyak sekali, untuk menampung rusun yang dibutuhkan masyarakat," katanya.
Menurut Jokowi, masih ada tagihan 680 rusun dari para pengembang yang lahannya disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Selain, rumah dinas camat dan lurah juga akan dilakukan grouping sekolah, untuk penambahan lahan. "Tagihan 680 rusun ke developer mau ditaruh dimana kalau tidak cari lahan. Ada yang nanti grouping sekolah SD juga," ujarnya. (sj)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Tindakan menghilangkan rumah dinas camat dan lurah, kata dia, merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah keterbatasan lahan untuk membangun taman atau rusun.
