Sumber :
- ANTARA FOTO/Zabur Karuru
VIVAnews
- Kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS) terkait besaran premi Rp23.000 per orang perbulan terus berkepanjangan. Soal tarif itu menjadi salah satu penyebab mundurnya 16 rumah sakit swasta sebagai pelaksana program.
"Ada salah perhitungan dalam penetapan angka itu. Saya sudah ingatkan pada Kementerian Kesehatan INA CBGs salah hitung," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, Rabu 29 Mei 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Sinopsis Branding in Seongsu Episode 1: Trik Kim Ji Eun Atasi Pemagang yang Bikin Frustasi
Baca Juga :
Harga Emas Global dan Antam Terus Tembus Rekor Tertinggi saat Konflik di Timur Tengah Memanas
"Ada salah perhitungan dalam penetapan angka itu. Saya sudah ingatkan pada Kementerian Kesehatan INA CBGs salah hitung," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, Rabu 29 Mei 2013.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan bahwa Pemprov DKI terpaksa menjalankankan aturan itu. "Ada kesepakatan, ini hanya akan dilakukan selama dua bulan sebagai percobaan," katanya.
Ahok menjelaskan, kesalahan Kemenkes hanya menghitung INA CBGs berdasarkan rata-rata tarif di rumah sakit pemerintah. "Diambil rata-rata itu yang salah. Seharusnya diambi tarif itu berdasarkan
clinical pathway
, jadi tahu prosedur kerja seperti apa," ucap dia.
Karena itu, ia minta RSUD dan rumah sakit swasta untuk menyusun
clinical pathway
. Menurutnya itu penting untuk menentukan berapa besaran ideal ke depan. "Saya sudah bilang tarif ini jalankan dulu. Rumah sakit yang tidak kuat mengumpulkan data ini silahkan Anda mundur," katanya.
Dia juga menilai polemik KJS ini terlalu dilebih-lebihkan. DPRD dianggap tidak memahami KJS dengan sistem pembayaran INA CBGs. "DPRD kecepatan protesnya. Mereka tidak paham yang mereka bicarakan. Ini percontohan program nasional di DKI," katanya.
Ia menjelaskan sebelumnya program ini sudah disampaikan pada Kementerian Kesehatan dan disepakati diuji coba dalam waktu dua bulan. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan bahwa Pemprov DKI terpaksa menjalankankan aturan itu. "Ada kesepakatan, ini hanya akan dilakukan selama dua bulan sebagai percobaan," katanya.
