Pembangunan Pusat Pasar Emas di Cikini Ditolak Warga

Penjualan emas di cikini
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
BI Catat Modal Asing Kabur dari RI Pekan Keempat April Capai Rp 2,47 Triliun
- Pemerintah Provinsi DKI berencana membangun pusat perdagangan emas di Cikini, Jakarta Pusat. Pembangunan akan dilakukan oleh PD Pasar Jaya, sebuah BUMD pelat merah milik Pemprov DKI. Tapi, warga menolak pembangunan Cikini Gold Center itu. Warga menilai tempat itu akan membatasi aktivitas warga dengan penutupan akses.

Effort Banget, Begini Proses Lamaran Brandon Salim dan Dhika Himawan yang Penuh Kejutan

"Kami tidak akan menutup akses. Warga dapat melalui pintu utama, tanpa ada biaya. Dan warga dapat menggunakan parkir secara gratis. Aktivitas warga tidak akan terhambat," kata Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis, usai rapat dengar pendapat dengan Komisi B DPRD DKI, Jakarta, Rabu 29 Mei 2013.
Salurkan Gaji hingga THR PNS, Sri Mulyani Sudah Gelontorkan Rp 70,7 Triliun


Ia mengklaim telah memberikan banyak kemudahan bagi warga sekitar. Salah satu akses baru adalah jalan yang lebar. "Dulu akses di sini kecil. Sekarang akses keluar masuk dapat dilalui pemadam kebakaran dan fasilitas hidran untuk warga apabila terjadi kebakaran. Ini tidak pernah ada sebelumnnya," ucapnya.


Dia mengaku ada pengetatan pengamana berupa pagar dan gerbang khusus. "Pintu pagar geser, akan ditutup pukul 23.00-04.00. Itu kami lakukan, karena pedagang pasar itu banyak yang berjualan perhiasan emas. Kami harus jaga keamanan," katanya.


Ketua Komisi B DPRD DKI Selamat Nurdin selaku penengah dalam mediasi antara PD Pasar Jaya dan warga sekitar Cikini, Jakarta Pusat menyatakan jika warga masih keberatan dengan apa yang diberikan PD Pasar Jaya, dipersilakan langsung menyampaikannya pada Gubernur Joko Widodo atau Wakil Gubernur Basuki T Purnama.


Ia menambahakan, bila pertemuan tidak menemui titik temu, warga juga dipersilakan menempuh cara lain. " Ya silahkan warga ke pengadilan. Karena saya disini hanya menerima aspirasi saja, tidak bisa menentukan kebijakan," katanya. (sj)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya