Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
– Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pembangunan
Mass Rapid Transit
(MRT). Salah satunya dengan berkonsultasi dengan Singapura, negara tetangga Indonesia yang telah lebih dulu punya MRT.
“Saya bertemu langsung dengan Dubes Singapura. Kita harus belajar dari mereka. Singapura membangun MRT sejak tahun 1982. Itu tidak mulus, banyak yang menentang. Sekarang mereka menikmati kesuksesannya dan kenyamanan transportasi massal,” kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 26 Juni 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
“Saya bertemu langsung dengan Dubes Singapura. Kita harus belajar dari mereka. Singapura membangun MRT sejak tahun 1982. Itu tidak mulus, banyak yang menentang. Sekarang mereka menikmati kesuksesannya dan kenyamanan transportasi massal,” kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 26 Juni 2013.
Kondisi di Jakarta saat ini, ujar Ahok, sama seperti yang terjadi di Singapura dahulu. “Oleh sebab itu kami mau belajar ke mereka untuk cari solusi. Supaya pembangunan kami (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) bisa sesuai target,” kata dia.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, keputusan percepatan proyek MRT yang ia lakukan bersama Jokowi penuh risiko. “Setiap usaha pasti ada perlawanan. Banyak orang tidak visioner di zona nyaman yang akan menentang upaya kami. MRT tidak mulai-mulai (dibangun) karena dipolitisir,” kata Ahok.
Menurut Ahok, program MRT harus sudah jalan mulai Oktober 2013. “Kalau diulur lagi, 30-40 tahun kita tertinggal. Makanya Pak Gubernur dengan saya putuskan, kami lebih baik tidak terpilih kembali asal bisa meletakkan dasar yang benar untuk sebuah Jakarta baru. Kami akan lakukan (pembangunan MRT), apapun yang terjadi,” ujar dia. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Kondisi di Jakarta saat ini, ujar Ahok, sama seperti yang terjadi di Singapura dahulu. “Oleh sebab itu kami mau belajar ke mereka untuk cari solusi. Supaya pembangunan kami (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) bisa sesuai target,” kata dia.
