VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan sistem online dalam memungut pajak. Dengan sistem online itu, maka akan mempermudah warga DKI yang hendak membayar pajak. Pemerintah juga tidak memerlukan banyak orang di kantor. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pelayanan Pajak bisa dikurangi. Penerapan pajak online ini sedang dipersiapkan.
Hal itu disampaikan gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo kepada para wartawan di Jakarta, Rabu 24 Juli 2013. "Biasanya melayani pajak bertemu muka. Kalau online, kalau sistemnya sudah jalan mestinya banyak yang dikurangi orangnya," kata Jokowi.
Tapi, lanjutnya, sistem pajak online itu memerlukan waktu lama agar menjadi familiar bagi warga. Butuh waktu untuk mengajak orang mengunakan sistem online. Kemudian, sitemnya juga perlu disiapkan.
"Ya itu butuh waktu lah, kalau mengajak orang ke sebuah pola baru itu. Ke sistem baru itu tidak mudah. Kalau sistem tinggal disiapin langsung siap. Tapi mengajak orang memang butuh waktu," katanya.
Seluruh Personel AD, AL dan AU Dilarang Pakai iPhone, Bolehnya Samsung
Keputusan tersebut diambil menyusul hasil pertemuan gabungan angkatan darat (AD), laut (AL), dan udara (AU). Namun, untuk HP Android, khususnya Samsung, tetap boleh.
