- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama, Kamis 15 Agustus 2013 mengaku enggan meminjam uang dari Bank Dunia sebagai dana kerohiman ganti rugi lahan warga yang terkena penggusuran. Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, memiliki cara lain untuk memindahkan warga yang mendiami lahan milik pemerintah.
"Kami tolak kalau mesti bayar (kerohiman) orang di pinggiran sungai. Itu tugas kami, tapi cara kami pindahkannya kami tidak mau bayar uang," kata Ahok.
Sebenarnya, kata dia, urusan pinjaman dunia merupakan tugas pemerintah pusat. Pemerintah provinsi hanya bertugas membebaskan lahan. Namun Ahok tidak mau jika harus membayar ganti rugi. Dia lebih condong memakai pola yang digunakan kepada warga di sekitar waduk Pluit, Jakarta Utara.
Ahok mengatakan SK Gubernur mengenai urusan ganti uang kerohiman telah dicabut. "Pokoknya kami tidak ada lagi minjem duit buat ganti uang kerohiman," ujarnya.
Dia menilai ganti uang kerohiman hanya akan merusak masyarakat. "Pembebasan itu harus dibayar uang kerohiman? Kami tidak mau cara itu. Itu yang kami tolak ke Bank Dunia. Itu mengajarkan kita jadi ngerusak orang. Rusak nanti sistem kita," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Bank Dunia menyetujui pinjaman kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1,2 triliun untuk proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), atau pembenahan sistem drainase di Jakarta.
World Bank Country Director for Indonesia, Stefan Koeberle, mengatakan semua persyaratan yang diajukan Bank Dunia kepada Pemprov DKI sudah disepakati kedua belah pihak.
Bank Dunia hanya berpesan agar masalah sosial termasuk pemindahan warga yang digusur di sekitar kali dan waduk yang akan digusur harus diselesaikan secara transparan. Bank Dunia meminta warga di sekitar bantaran kali dan waduk yang digusur harus disediakan rumah tinggal dan lapangan pekerjaan. (umi)
Pameran Festival PPKL, MIND ID Paparkan Upaya Jaga Lingkungan
Ada tiga topik utama yang ditampilkan dalam pameran.
