METRO

YLBHI Kena Pungli Aparat Kelurahan

Mereka memberikan selembar kertas atas nama badan amil zakat Pemprov.

ddd
Kamis, 29 Agustus 2013, 00:13 Aries Setiawan, Eka Permadi
Gedung YLBHI Jakarta
Gedung YLBHI Jakarta (Oscar Ferri/VIVAnews)
VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan pembenahan pejabat birokasinya. Termasuk melakukan lelang jabatan camat dan lurah yang dicetuskan Gubernur Joko Widodo dan Wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama.

Rupanya, upaya pembenahan birokrasi masih terkendala aksi pungutan liar. Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) baru saja menjadi korban pungli.

Hal itu diungkapkan Ketua YLBHI, Alvon Kurnia Palma saat berbincang dengan VIVAnews, Rabu 28 Agustus 2013. Alvon menuturkan, ketika pihaknya melakukan perpanjangan izin domisili beberapa hari ini, dimintai retribusi sebesar Rp400 ribu.

"Saat pengurusan, staf kami harus membayar retribusi sebesar Rp400 ribu yang diminta pihak kelurahan. Ini bukan masalah uang. Ini masalah aturan," kata Alvon.

Ia mengatakan modus yang dilakukan sangat halus namun memaksa. Petugas beralasan uang yang mereka minta sebagai sumbangan. Mereka memberikan selembar kertas atas nama badan amil zakat Pemprov DKI. Dari sini, kata Alvon, justru keganjilan muncul.

"Pertama yang namanya sumbangan seharusnya tidak dipatok. Dalam surat itu telah tertera besaran sumbangan yang harus kita berikan. Kedua, kami diberi tiga kupon, satu lembar nominal Rp5.000 dan dua lembar nominal Rp10.000. Saat staf menanyakan apa harus membayar uang tambahan, petugas kelurahan bilang nggak usah, karena sudah masuk dalam sumbangan sebesar Rp400 ribu," dia menceritakan.

Hal ini justru membuatnya semakin curiga bahwa ada permainan dalam retribusi. "Kami bahkan menilai ini ada upaya pemerasan dalam bentuk baru yang lebih halus. Kami saja kena pungli, apalagi masyarakat lain yang polos," tuturnya.

Berdasarkan informasi yang di dapatnya, modus seperti ini terjadi di beberapa wilayah Jakarta. Di antaranya di wilayah Karet, Tanah Abang, Tebet Cikoko dan banyak daerah lain. "Ini kecil, tapi bila dibiarkan bisa gede. Ini sektor pelayanan publik, penting," ujarnya.

Ia meminta Jokowi-Ahok mulai memperhatikan hal-hal seperti ini. Ia mengingatkan jangan sampai citra positif yang telah dibangun kedua pemimpin itu rusak oleh perilaku pungli aparat di bawahnya.

"Kan katanya mau jadi presiden. Nanti masyarakat yang dilayaninya kan akan lebih banyak," sindirnya. (eh)


© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
kerang_ijo
29/08/2013
hahahahaha...taroan yuk...100% tuh oknum pasti kader PKS...berani jujur ??????????? soalnya g jg ngalemin kek gitu...badan amil jakat ???????????
Balas   • Laporkan
Filip
29/08/2013
Ini kenyataan, mental lama masih ada, alasan pungli dikemas dengan alasan dan modus baru. Mengurus domisili di kelapa gading dipunggut 1,5jt/perusahaan dengan alasan pemeliharaan dan pembinaan lingkunngan. Mohon pak jokowi/ahok cermati modus ini sdh diter
Balas   • Laporkan
dinar_mahendra
29/08/2013
KLO MENTAL KORUP DAN SUDAH MENJADI DARAH DAGING PASTI AKAN TRS MENCARI DAN MENGAKALI ATURAN2 YANG ADA, SEBAGUS APAPUN ATURAN KLO MENTAL APARATUR YG TELAH TERKONTAMINASI DG KEBIASAAN KORUP MAKA PASTI AKAN SANGAT SULIT DIRUBAH,HAL INI MSH BNYK DI KEL DAN KE
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com