Dinilai Provinsi dengan Pelayanan Buruk, Jokowi Akui Ada Kekurangan

Jumat, 30 Agustus 2013 - 11:33 WIB
Oleh :
Jokowi - Ahok Rapat Dengan Lurah dan Camat
Jokowi - Ahok Rapat Dengan Lurah dan Camat
Sumber :
  • VIVAnews/Fernando Randy
Photo Mini 1
VIVAnews
Baca Juga :
OJK Cabut Izin usaha BPRS Saka Dana Mulia Kudus
- Lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia, melansir data pelayanan provinsi berdasarkan pengaduan masyarakat. Jumlah laporan pengaduan mengenai buruknya pelayanan terbanyak ditujukan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu 294 laporan (14,53 persen).

Baca Juga :
92.493 NIK Warga Jakarta Bakal Dinonaktifkan Pekan Depan

Saat dikonfirmasi, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengatakan belum mengetahui laporan itu. "Saya belum mengerti laporan dari Ombudsman. Saya belum dapat laporan itu," kata Jokowi di Balai Kota, Jumat, 30 Agustus 2013.
Baca Juga :
Ada yang Janggal dalam Surat Sakit Gus Muhdlor, KPK: Ini Agak Lain Suratnya


Meski demikian, Jokowi berjanji membenahi pelayanan yang dinilai buruk itu.

Menurutnya pelayanan terhadap masyarakat akan terus ditingkatkan. "Kami akui masih ada kekurangan. Ya bagaimana lagi. Kami mau perbaiki. Kami mau layanan satu atap dan perizinan diperketat," ujarnya.


Ia mengaku akan segera memanggil Inspektorat Daerah untuk menindaklanjuti temuan Ombudsman itu. Lembaga ini dianggap paling bertanggung jawab dalam pengawasan aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


Berdasarkan data Ombudsman, Pemprov DKI Jakarta menempati urutan pertama provinsi dengan pelayanan terburuk dengan 294 laporan (14,53 persen), disusul Jawa Timur yaitu 277 laporan (13,69 persen), kemudian Nusa Tenggara Timur sebanyak 221 laporan (10,92 persen). Selanjutnya Jawa Barat yaitu 201 laporan (9,9 persen) dan Sulawesi Utara dengan 183 laporan (9,04 persen).


Bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan Ombudsman RI, Budi Santoso, mengatakan jumlah tersebut diperoleh dari laporan kantor Ombudsman Pusat di Jakarta dan 23 kantor perwakilan di tingkat provinsi.


"Hal ini terjadi karena kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang banyak berurusan langsung dengan masyarakat memang belum memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat," kata Budi. (adi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Meski demikian, Jokowi berjanji membenahi pelayanan yang dinilai buruk itu.
Halaman Selanjutnya