- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan normalisasi Waduk Pluit, di Penjaringan, Jakarta Utara. Ratusan rumah penduduk yang ada di sekitar waduk itu terpaksa digusur.
Syamsudin, warga RT 19 RW 17 Penjaringan, Jakarta Utara, mengatakan banyak tetangganya yang digusur pada 22 Agustus 2013 lalu tapi hingga kini masih berada di wilayah Waduk Pluit.
Sebagian yang kena gusur, kata dia, adalah warga yang menyewa, bukan punya rumah sendiri. Jadi mereka hanya berpindah tempat sewaan saja.
"Kalau di sana dibongkar, pindah lagi ke yang belum dibongkar. Kan sewa kebanyakan. Kalau tetangga saya kebanyakan pindah kontrakan di dekat Gedung Pompa," kata Syamsudin kepada VIVAnews, Jumat 30 Agustus 2013
Warga asli Waduk Pluit tidak hanya punya satu rumah. Keluarganya pun banyak berada di area waduk. Jadi, kata Syamsudin, kalau rumah mereka kena gusur, bisa saja pindah ke rumah yang lain atau pindah ke rumah saudaranya.
"Kan ada yang punya rumah lain juga, jadi kalau yang di sisi barat digusur pindah ke sisi timur," ucapnya
Syamsudin sendiri sepertinya sudah pasrah dengan apa yang akan dihadapinya. Meski rumahnya belum digusur tapi berbatasan langsung dengan rumah-rumah yang sudah digusur pada Kamis pekan lalu.
Jika rumahnya digusur, Syamsudin memilih menumpang di rumah saudaranya. "Kalau saya paling tinggal di rumah saudara. Kalau untuk ngontrak saya tidak punya," ucap dia.
Syamsudin berharap ada uang pengganti apabila rumah seluas 3x5 meter yang dibelinya pada 2005 itu digusur. Dulu tanah itu dia beli seharga Rp3,5 juta. Untuk membangunnya Syamsudin merogoh kocek Rp20 juta. "Ini kan beli kayu mahal, kalau digusur ya harusnya diganti," tuturnya.
Sementara itu, Camat Penjaringan, Yusdianto menjelaskan pada penggusuran tahap dua kemarin ada sekitar 68 bangunan yang digusur. Dari jumlah tersebut sebanyak 35 kepala keluarga pemilik asli dan 33 kepala keluarga mengontrak.
Pemilik asli sudah bersedia pindah ke beberapa rumah susun yang disediakan, yakni di Marunda, Cakung, rusun Budha Tzu Chi Cengkareng dan rusun Budha Tzuci Muara Angke.
"Sisanya itu 15 kepala keluarga mengembalikan kunci rusun. Mereka tidak mau dipindahkan. Kalau yang mengontrak itu sesuai ketentuannya tidak bisa mendapatkan rusun," kata Yusdianto saat ditemui di kantonya.
Mereka yang menolak rusun dan tidak mau pindah merupakan kelompok yang punya kepentingan bisnis di sekitar Waduk Pluit. Yusdianto menduga orang-orang itu memiliki rumah lebih dari satu.
"Kalau yang 15 orang itu saya tidak tahu mereka tinggal di mana. Karena sudah kami berikan solusi sesuai perintah Pak Gubernur. Tapi mereka tidak mau."
Lurah Pluit, Tahta Yuzang, menambahkan bahwa warga yang tinggal di sekitar bantaran Waduk Pluit terdiri dari dua kelurahan yakni Pluit dan Penjaringan. Yang sudah digusur hanya warga Kelurahan Pluit.
"Kalau yang di kelurahan saya, relokasinya dilakukan empat tahap. Kami ada yang di belakang Polsek, Taman Burung, Garuda Mas, dan terakhir di belakang Pospol. Kalau yang belum digusur Kelurahan Penjaringan," kata Tahta.
Tapi Tahta mengaku belum tahu berapa jumlah rumah yang sudah digusur. Karena menurutnya bangunan di sana semuanya ilegal jadi tidak ada data yang pasti. Apalagi, warga yang tinggal di Kelurahan Pluit memiliki KTP Kelurahan Penjaringan.
"Kalau jumlah rumahnya tidak didata secara detail, yang jelas ada empat tahap relokasi. Di sana semua penduduk pakai KTP Penjaringan tapi tinggal di Kelurahan Pluit," ucapnya.
Pilgub Sumut 2024, Edy Rahmayadi Ambil Formulir Pendaftaran ke PDI Perjuangan
Gubernur Sumut periode 2018-2023, Edy Rahmayadi diwakili tim pemenangan mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon Gubernur Sumut 2024, di Kantor DPD PDIP Sumut.
