Ahok: Berpenghasilan Rp2 Juta Jangan Tinggal di Jakarta

Ahok saat peluncuran buku "Mengawal Uang Rakyat"
Sumber :
  • ANTARA/ Tomi Pratama
VIVAnews
Banjir Bandang Terjang Pemandian Teroh-teroh Langkat, 1 Tewas dan 6 Luka-luka
- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menerima sepuluh perwakilan buruh di salah satu ruang rapat Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 3 September 2013. Sepuluh buruh tersebut adalah perwakilan yang berdemo di halaman Balai Kota sejak pagi tadi.

Menlu Retno Disarankan Segera Kontak Iran Agar Tidak Serang Balik Israel

Ahok --begitu Basuki disapa-- mengatakan bahwa hidup di Jakarta tidaklah mudah. Sebab, kata dia, biaya hidup di Ibu Kota sangat mahal. Kata dia, kalau hanya memiliki gaji Rp2 juta tidak akan cukup untuk tinggal di Jakarta.
Cara Hapus Jejak Digital, Cocok buat yang Suka Buka Situs Berbahaya


"Saya mau menjelaskan pada kawan-kawan buruh, saya tegaskan sekali lagi memang fakta di Jakarta kalau hanya Rp2 juta tidak cukup. Makanya orang yang berpenghasilan Rp2 juta jangan tinggal di Jakarta, repot kamu. Sudah tidak bayar pajak, tidak mampu sewa rumah," kata Ahok kepada para perwakilan buruh.


Menurut Ahok, menaikkan upah minimum provinsi bukan hal gampang. Karena harus memperhatikan berbagai aspek termasuk survei dari Badan Pusat Statistik. Dia minta buruh tidak menuntut Upah Minimum Provinsi (UMP) naik berdasarkan perasaan saja.


"UMP itu bukan perasaan. Misalnya perasaan saya kurang untuk beli ponsel. UMP ini ada surveinya disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak (KHL)," kata Ahok.


Ahok menambahkan bahwa survei itu juga harus dihitung sesuai dengan realita di lapangan. Jangan sampai survei KHL itu jumlahnya dibuat seminimal mungkin.


Salah satu contohnya, item transportasi dalam KHL pada saat ini di Jakarta hanya dimasukkan Rp3.500, disesuaikan dengan tarif Transjakarta. Padahal untuk pulang pergi saja naik Transjakarta harus mengeluarkan uang Rp7.000.


"Fakta transportasi di KHL kita hanya memasukkan Transjakarta Rp3.500. Ini juga tidak
fair.
Kalau di luar negeri ada 122 komponen KHL, kita baru 60 komponen. Tapi kalau soal naikkan komponen ini urusan menteri," kata Ahok. (eh)



Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya