Sumber :
- ANTARA/ Tomi Pratama
VIVAnews
- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama meminta pengusaha yang tidak sanggup membayar buruh sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) angkat kaki dari Jakarta. Bagi Ahok, tidak ada pilihan bagi pengusaha karena upah minimum saat ini sudah sesuai kebutuhan hidup layak warganya.
Ahok menawarkan solusi untuk membantu membeli dan menjual aset tanah dan pabrik yang ditinggalkan pengusaha. "Kalau sudah tak sanggup bayar upah buruh sesuai UMP, silakan pindah ke luar kota. Untuk aset yang ditinggalkan, kami akan bantu. Kami beli dan tawarkan pada yang lain. Mereka bisa dapat duit lebih jual aset," kata Ahok, sapaan pria berkacamata ini di Balaikota, Rabu 4 September 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Ahok menawarkan solusi untuk membantu membeli dan menjual aset tanah dan pabrik yang ditinggalkan pengusaha. "Kalau sudah tak sanggup bayar upah buruh sesuai UMP, silakan pindah ke luar kota. Untuk aset yang ditinggalkan, kami akan bantu. Kami beli dan tawarkan pada yang lain. Mereka bisa dapat duit lebih jual aset," kata Ahok, sapaan pria berkacamata ini di Balaikota, Rabu 4 September 2013.
Ia beranggapan ini solusi yang ideal yang diberikan Pemprov pada pengusaha. Selain itu ia memberi keleluasaan mengubah kawasan pabrik lama milik pengusaha. "Anda boleh mengubah peruntukan dari pabrik jadi kawasan gudang, bisnis, nah kan lebih adil, nanti dapat uang lebih bisa ke sana," ujarnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan pembelian aset pabrik memungkinkan oleh pemda. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pemda masih membutuhkan banyak lahan. "Pabrik yang sudah terbentuk, ya sudah kami akan jadikan lahan sekolah dan rusun terpadu," ujarnya.
Ahok mengakui gagasannya ini memang bukan hal mudah untuk direalisasikan. "Konsepnya Jakarta tetap harus ada pabrik-pabrik yang
low class
. Makanya kami siapkan Kawasan Berikat Nusantara. Kami menyiapkan tiga pulau kawasan ekonomi khusus," ujarnya.
Untuk itu mantan anggota DPR ini mengatakan telah menyiapkan 400 hektare lahan untuk tempat tinggal. "Supaya standar KHL (Kebutuhan Hidup Layak) mereka itu rendah, kalau mereka tinggal dekat tempat kerja kan transpor murah, waktu, juga jaminan sosial, pendidikan dan kesehatan," ujarnya.
Konsep ini diharapkan bisa diterima pengusaha dan para buruh. "Intinya Pak Gubernur mau rekayasa sosial. Orang harus punya kualitas hidup lebih baik. Kerja lebih enak. Waktu berangkat kerja lebih pendek dan mereka menjadi keluarga lebih baik dan bantu kami kurangi macet," ujarnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ia beranggapan ini solusi yang ideal yang diberikan Pemprov pada pengusaha. Selain itu ia memberi keleluasaan mengubah kawasan pabrik lama milik pengusaha. "Anda boleh mengubah peruntukan dari pabrik jadi kawasan gudang, bisnis, nah kan lebih adil, nanti dapat uang lebih bisa ke sana," ujarnya.
