Menteri Perindustrian: Mobil Murah Tak Bikin Macet Jakarta

Pembukaaan IIMS 2011, MS. Hidayat
Sumber :
  • VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Menteri Perindustrian MS Hidayat, Selasa 10 September 2013, membantah peluncuran mobil murah akan menambah macet Ibukota Jakarta. Sebab, mobil-mobil tersebut bukan hanya dibeli masyarakat yang tinggal di wilayah Jakarta dan sekitarnya saja.
Polisi Periksa 13 Saksi Kasus Tewasnya Anggota Polresta Manado di Mampang Jakarta Selatan

"Tidak (bikin macet), kan ini adalah program nasional, bukan program Jabodetabek," kata Hidayat, di Kantor Presiden, Jakarta.
Jokowi Beri Tugas Baru ke Luhut Urus Sumber Daya Air Nasional

"Yang beli bukan dikhususkan untuk Jakarta atau Jabodetabek, tapi untuk nasional," tambahnya.
Ada 4,14 Juta Temuan di Google jika Klik Kata Ini

Meski begitu, Hidayat tidak menjelaskan lebih lanjut penilaiannya itu. Ia tetap mendukung pabrikan mobil Toyota dan Daihatsu segera meluncurkan mobil murah terbarunya yakni Toyota Agya dan Daihatsu Ayla. 

Astra Daihatsu Ayla mematok mobil murahnya dengan harga Rp76 sampai Rp106 juta, sedangkan Astra Toyota Agya mematok Rp99,9 juta hingga Rp120,750 juta dengan kapasitas mesin 998 cc.

Mobil-mobil murah tersebut, secara resmi diluncurkan untuk pasar Indonesia pada Senin 9 September 2013. Peluncuran baru bisa dilakukan setelah hampir setahun Agya dan Ayla pertama kali diperkenalkan ke publik pada 19 September 2012.

Ditentang Jokowi

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menilai mobil-mobil murah tersebut akan menambah macet Ibukota. Kehadiran mereka akan mementahkan rencana kebijakan genap-ganjil dan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar.

"Kalau tambah macet, jelas. Tapi kami mau apa? Mau antisipasi bagaimana? Nanti, kalau kami buat kebijakan genap ganjil, ada ERP, tetapi ada mobil-mobil murah, ya percuma," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menemukan cara yang ampuh untuk menekan produsen mobil supaya tidak terus-terusan meluncurkan mobil murah. Sebab, untuk menekan produsen mobil tersebut pemerintah pusat yang harus turun tangan.

"Kalau saya (Pemprov DKI) bagaimana menekannya. Ya, tidak mungkin itu kebijakan pemerintah pusat," ujar Jokowi. (umi)
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya