VIVAnews - Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, meminta Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, segera mencopot Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli. Namun, Jokowi menolak permintaan itu. Apa alasannya?
"Penempatan Lurah Susan sudah tepat. Itu kan hasil dari lelang jabatan. Dia lulus ujian. Artinya dia punya kemampuan," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat 27 September 2013.
Jokowi menjelaskan, para lurah hasil lelang jabatan ini akan dievaluasi kinerjanya setiap enam bulan. Evaluasi juga bukan didasarkan atas demo yang dilakukan oleh masyarakat. "Enam bulan menjabat baru dievaluasi, karena kalau setiap demo saya evaluasi, nanti semua demo minta ganti lurah dan camat, repot saya," ujarnya.
Mantan Wali Kota Solo ini memastikan hingga hari ini belum ada alasan tepat untuk memberhentikan Lurah Susan. "Setelah enam bulan kami evaluasi. Dari hasil itu baru bisa ditentukan," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, juga sudah mengatakan hal yang sama. "Ini negara Pancasila, pemilihan pejabat bukan ditentukan orang yang menolak atau tidak menolak," kata Ahok, sapaan Basuki.
Bahkan tidak hanya itu, Ahok meminta Mendagri untuk kembali belajar masalah konstitusi. "Bilang sama Mendagri, kami jadi Gubernur dan Wakil Gubernur cuma dipilih 52,7 persen warga DKI. Berarti kalau ditotal secara proporsional, hampir 4 juta lebih orang Jakarta yang tidak suka sama kami, tidak pilih kami," ujarnya kesal. (adi)
Survei di Atas 50 Persen, Elite Golkar Dorong Ridwan Kamil Maju Pilgub Jabar Ketimbang Jakarta
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan Golkar cenderung mendorong Ridwan Kamil (RK) maju di Pilkada Jawa Barat ketimbang DKI Jakarta.
