Dinilai Tidak Efisien, DKI Akan Pangkas Ribuan PNS

Ahok dan mantan KSAD Pramono Edhie
Sumber :
  • ANTARA/Izaac Mulyawan
DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal
VIVAnews -
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk memangkas 1.500 hingga 2.000 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungannya. Tujuannya untuk mengantisipasi tunjangan kerja daerah (TKD) yang sangat besar untuk para PNS eselon III dan IV.
Media Asing Soroti Suporter Indonesia di Qatar, Sebut Jadi 'Mini Jakarta'


Tragedi DBD, Kisah Meninggalnya Seorang Anak di Lampung
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menyebutkan, pemangkasan itu akan dilaporkan dahulu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Karena, menurut Ahok --sapaan Basuki Tjahaja Purnama--, semua PNS di Jakarta menginginkan mendapatkan tunjangan jabatan yang besar.

"Jadi, lebih baik jabatan-jabatan struktural eselon III dan IV dibuang saja. Nanti bisa 1.500-2.000 pegawai kami buang, terus bisa penghematan belanja barang. Nanti, tunjangan kerja daerah bisa kami naikkan," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat 18 Oktober 2013.


Ahok menjelaskan, apabila sudah ada pemangkasan PNS, diharapkan pemberian tunjangan kerja daerah bisa disesuaikan besarannya dengan kinerja yang telah dilakukan.


"Nanti, TKD kenaikannya bisa kami ubah, maksimal bisa naik 50 persen dari sekarang. Tambahannya dengan dasar benar-benar kinerja, karena kinerjanya bagus. Di Jakarta ini, yang rajin atau
nggak,
penghasilannya sama, makanya kami mau ubah," ucapnya.


Ahok menuturkan, dengan pemangkasan jumlah pegawai negeri yang ada di Jakarta itu, diperkirankan menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sekitar Rp300-500 miliar per tahun. "Penghematannya lumayan banyak lah, bukan juta lagi, tapi miliaran
loh
," tuturnya. (art)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya